PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Pangestu, Aditya (2022) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text RINGKASAN SKRIPSI PU.ADITYA PANGESTU NPP.29.0619.docx Download (296kB)

Abstract

ABSTRAK Pada saat ini, di Kabupaten Kuningan telah banyak tempat tinggal dan tempat usaha yang didirikan. Bangunan ini didirikan oleh hampir setiap orang yang ada di Kabupaten Kuningan. Akan tetapi, semakin banyaknya bangunan yang didirikan , semakin banyak juga pelanggaran Perda yang ditemukan dalam hal ini bangunan yang didirikan tanpa memiliki legalitas yaitu IMB. Dalam pelaksanaannya pengurusan IMB oleh masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga cukup mengganggu dan menciptakan suasana yang kumuh dan tidak tertata dengan baik, Pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di dalam Peraturan Daerah tersebut telah mengatur tentang penertiban bangunan Liar. Implementasi dari kebijakan ini dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk dapat mengatasi permasalahan Bangunan Liar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Kuningan dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif meIaIui pendekatan induktif,dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar mempunyai strategi yakni bekerjasama dengan dinas terkait untuk membentuk satuan tugas dan melakukan sosialisasi tentang PERDA Trantibum kepada masyarakat utnuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tugas pokok dan fungi Satpol PP, namun strategi tersebut belum rutin dijalankan sehingga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan belum optimal. Adapun hambatannya yakni anggaran dari pemerintah, sarana prasarana yang belum memadai, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kurang. Kata Kunci : Peran, Bangunan Liar, Satuan Polisi Pamong Praja ABSTRACT At this time, in Kuningan Regency, many residences and places of business have been established. This building was erected by almost everyone in Kuningan Regency. However, the more buildings that are erected, the more violations of Perda are found, in this case buildings that are erected without legality, namely IMB. In its implementation, the management of IMB by the community is not carried out properly, thus disturbing and creating a good and unorganized atmosphere. The Kuningan Regency Government issued the Kuningan Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the implementation of general regulations and public peace. The Regional Regulation regulates controlling liars' buildings. Implementation of the policies implemented by the Kuningan Regency Satpol PP to overcome the problem of illegal buildings. This study aims to determine the role of the civil service police unit (Satpol PP) in controlling illegal buildings in Kuningan Regency and the obstacles faced by the civil service police unit (Satpol PP) in controlling illegal buildings in Kuningan Regency. This research is a qualitative research using a descriptive method through an inductive approach, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation.The results showed that the role of the civil service police unit in controlling illegal buildings had a strategy, namely collaborating with relevant agencies to form a task force and socializing the PERDA Trantibum to the public to increase knowledge and understanding of the main tasks and functions of Satpol PP, but this strategy has not been routine. carried out so that the implementation of public order and public order is not optimal. The obstacles are the budget from the government, inadequate infrastructure, and lack of public understanding and awareness. Keywords: Role, Illegal Buildings, Civil Service Police Unit

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	A General Works > AS Academies and learned societies (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	09 Jun 2022 07:59
Last Modified:	09 Jun 2022 07:59
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8306

Actions (login required)

View Item