Saputra, I Gede Wisnu and Agustina, Ika (2026) PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MELALUI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) DI KABUPATEN BADUNG. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Preview |
Text
33.0614_I Gede Wisnu Saputra_Penyerapan Anggaran Belanja Melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Di Kabupaten Badung.pdf Download (328kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berfokus pada permasalahan rendahnya penyerapan anggaran serta terjadinya penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya mengenai Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) umumnya hanya membahas efektivitas implementasi, efisiensi administrasi, dan transparansi transaksi. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penyerapan anggaran melalui penggunaan KKPD berdasarkan realisasi belanja daerah masih terbatas, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Kabupaten Badung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Badung. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri dari pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna KKPD di Kabupaten Badung. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan KKPD di Kabupaten Badung membantu pelaksanaan transaksi belanja daerah menjadi lebih praktis, transparan, dan efisien melalui sistem pembayaran non-tunai. Penggunaan KKPD juga membantu mempercepat proses administrasi pembayaran dalam pelaksanaan belanja daerah. Namun demikian, penyerapan anggaran melalui KKPD belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan merchant yang mendukung pembayaran QRIS, keterlambatan aktivasi kartu, kendala teknis transaksi, serta keterbatasan adaptasi pengguna terhadap sistem pembayaran non-tunai. Selain itu, realisasi belanja daerah masih cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan KKPD di Kabupaten Badung telah mendukung pelaksanaan belanja daerah dan mendorong transaksi keuangan non-tunai daerah, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan penyerapan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesiapan sistem, perluasan fasilitas pembayaran non-tunai, dan peningkatan adaptasi pengguna agar penggunaan KKPD dapat lebih optimal dalam mendukung penyerapan anggaran daerah. Kata kunci: KKPD; Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyerapan Anggaran.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Keuangan Publik |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 19 Nov 2026 04:39 |
| Last Modified: | 19 Nov 2026 04:39 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/26019 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


