Karimuna, Ahmad Yusuf and DWI UTOMO, DECKY (2025) PENATAUSAHAAN ASET TETAP MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
REPOSITORY L. AHMAD YUSUF KARIMUNA.pdf Download (534kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The Provincial Government of Southeast Sulawesi has consistently earned an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) on its financial statements. Nonetheless, BPK continues to note critical issues in the administration of fixed assets, including untraceable assets, severely damaged conditions, and consumable goods recorded as fixed assets. Moreover, unresolved land disputes have raised concerns over asset ownership legitimacy and data management. Purpose: This study aims to describe the administration of fixed assets through the Regional Management Information System for Regional-Owned Assets (SIMDA BMD), analyze its supporting and inhibiting factors, and formulate improvement strategies by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). Method: Using a qualitative descriptive method with a deductive approach, based on Suwanda’s (2013) asset management theory. Result: This study found that the implementation of SIMDA BMD in the Southeast Sulawesi Provincial Government has improved the bookkeeping, inventory, and reporting systems of fixed assets to be more structured and integrated across Regional Work Units (OPD). However, significant challenges remain, including limited human resources with technical asset management expertise, suboptimal coordination among OPDs, and discrepancies between physical assets and recorded data in the system. Furthermore, the inventory process faces physical and legal obstacles, such as missing assets, severely damaged assets, and assets lacking proper certification or clear ownership documents. Fixed asset reporting is also inconsistent and often delayed, hindering data consolidation and internal validation processes. Conclusion: This study found that the implementation of SIMDA BMD by the Southeast Sulawesi Provincial Government has contributed to improving the bookkeeping, inventory, and reporting of fixed assets in a more structured and integrated manner across regional work units (OPDs). However, its effectiveness remains limited by inadequate human resource capacity in asset administration, weak inter-agency coordination, and discrepancies between physical assets and recorded data. The inventory process also faces physical and legal obstacles, including missing assets, severely damaged assets, and assets without valid ownership documentation. Reporting processes are further hindered by delays and data inconsistencies, affecting the reliability of financial reports. Thus, the success of fixed asset administration through SIMDA BMD heavily relies on human resource readiness, regulatory compliance, and interdepartmental synergy.. Keywords: Fixed Asset Administration, SIMDA BMD, Unqalified Opinion ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Namun demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan penting terkait penatausahaan aset tetap, antara lain aset yang tidak dapat ditemukan, kondisi aset yang rusak berat, hingga barang habis pakai yang tercatat sebagai aset tetap. Selain itu, permasalahan sengketa tanah yang belum terselesaikan juga menjadi indikator lemahnya pengelolaan data dan kepemilikan aset. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penatausahaan aset tetap melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan strategi perbaikan oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode deduktif berdasarkan teori (Suwanda, 2013). Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa penerapan SIMDA BMD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meningkatkan sistem pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap secara lebih terstruktur dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, masih terdapat kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis pengelolaan aset, kurang optimalnya koordinasi antar OPD, serta ketidaksesuaian data aset di lapangan dengan yang tercatat dalam sistem. Selain itu, proses inventarisasi masih menghadapi hambatan fisik dan yuridis, seperti aset yang tidak ditemukan, aset rusak berat, dan aset yang belum bersertifikat atau memiliki dokumen kepemilikan yang jelas. Pelaporan aset tetap juga belum konsisten dan sering terlambat, sehingga menghambat proses konsolidasi data dan validasi internal. Kesimpulan: Penelitian ini menemukan bahwa penerapan SIMDA BMD oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membantu meningkatkan sistem pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap secara lebih terstruktur dan terintegrasi antar OPD. Namun, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis penatausahaan aset, lemahnya koordinasi antar OPD, serta ketidaksesuaian antara data fisik dengan data sistem. Inventarisasi aset juga menghadapi kendala fisik dan yuridis, seperti aset yang hilang, rusak berat, serta belum bersertifikat. Proses pelaporan masih mengalami keterlambatan dan inkonsistensi data yang berdampak pada validitas laporan. Dengan demikian, keberhasilan penatausahaan aset tetap melalui SIMDA BMD sangat bergantung pada kesiapan SDM, kepatuhan terhadap regulasi, serta sinergi antar unit kerja. Kata kunci: Penatausahaan Aset Tetap, SIMDA BMD, Opini WTP
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Public Finance |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 28 May 2025 07:58 |
| Last Modified: | 28 May 2025 07:58 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23583 |
Actions (login required)
 |
View Item |
