PENGAMANAN ASET TETAP BERUPA TANAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG

Kuncoro, Gesit Bagas and Simanjuntak, Tumpak Haposan (2024) PENGAMANAN ASET TETAP BERUPA TANAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG. Other thesis, IPDN.

[img]
Preview
Text
Repository-31.0591-Gesit.pdf

Download (315kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): One effort to realize efficiency in the management of public resources is effective, efficient, transparent and accountable asset management. Assets must be of particular concern to local governments in their management because one of the problems with asset management is the process of securing them, which can result in these assets being controlled by other parties. The Singkawang City Government also has problems with securing assets, especially land assets, where there are still many land assets that have not been certified, namely 1,347 out of 1,662 land assets with the largest number being road land assets. Purpose: This research aims to find out and describe the implementation, obstacles and efforts of the Singkawang City BPKAD in securing fixed assets in the form of land in Singkawang City. Method: This research uses qualitative descriptive methods and analysis of Suwanda's (2015) theory regarding securing regional assets/goods. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. Results: The findings obtained show that in implementing the security of fixed assets in the form of land, the Singkawang City BPKAD has implemented it in accordance with the Suwanda Theory (2015) although there are still obstacles in its implementation. Conclusion: The results of the research show that the security of land fixed assets carried out by the Singkawang City BPKAD is good, starting from physical security, administrative security, and legal security. In its implementation, there are several obstacles, namely incomplete documents which result in delays in producing certificates submitted by BPKAD, differences between recorded land fixed asset data and real conditions in the field, lack of apparatus resources. Meanwhile, efforts to overcome these obstacles include carrying out direct monitoring in completing documents submitted by BPKAD, carrying out reviews of data recorded in real conditions in the field, recruiting State Civil Service employees and providing education and training. Keywords: Asset Management, Asset Security, Land Assets ABSTRAK Permasalahan (GAP): Salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik adalah dengan pengelolaan aset yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Aset harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam pengelolaannya karena salah satu permasalahan pengelolaan aset terdapat pada proses pengamanannya, yang dimana dapat menyebabkan aset tersebut dikuasai oleh pihak lain. Pemerintah Kota Singkawang juga memiliki permasalahan pada pengamanan aset khususnya aset tanah, dimana masih banyak aset tanah yang belum bersertifikat yaitu sebanyak 1.347 dari 1.662 aset tanah dengan jumlah paling banyak terdapat pada aset tanah jalan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui serta mendeskripsikan pelaksanaan, hambatan, serta upaya BPKAD Kota Singkawang dalam pengamanan aset tetap berupa tanah di Kota Singkawang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap teori Suwanda (2015) mengenai pengamanan aset/barang milik daerah. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengamanan aset tetap berupa tanah, BPKAD Kota Singkawang telah melaksanakan sesuai dengan Teori Suwanda (2015) walaupun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan aset tetap tanah yang dilakukan BPKAD Kota Singkawang sudah baik mulai dari pengamanan fisik, pengamanan administrasi, maupun pengamanan hukum. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yaitu belum lengkapnya dokumen yang berakibat terhambatnya pembuatan sertifikat yang diajukan BPKAD, adanya perbedaan antara data aset tetap tanah yang tercatat dengan kondisi rill di lapangan, kurangnya Sumber Daya Aparatur. Sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut berupa melaksanakan pemantauan langsung dalam melengkapi dokumen yang diajukan BPKAD, melaksanakan peninjauan ulang terhadap data yang tercatat dengan kondisi rill di lapangan, melakukan rekrutmen pegawai Aparatur Sipil Negara serta memberikan pendidikan dan pelatihan. Kata kunci: Pengelolaan Aset, Pengamanan Aset, Aset Tanah

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Goverment Management > Public Finance
Depositing User: Keuangan Publik FMP
Date Deposited: 04 Jun 2024 02:55
Last Modified: 04 Jun 2024 02:57
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17551

Actions (login required)

View Item View Item