Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Elsye, Rosemary (2013) Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Otonomi Keuangan Daerah, 1 (1). pp. 18-40. ISSN 2355-0880

Preview

Text implementasi kebijakan pp 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di dinas pendapatan daerah di kota bandung.pdf Download (12MB) | Preview

Abstract

Dalam pengelolaan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masih terdapat bebempa permasalahan seperti halnya dalam penerimaan BPHTB di Dinas Pendapatan Kota Bandung. Disini pajak merupakan pendapatan Kota Bandung yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Mengingat penerimaan BPHTB di Kota Bandung merupakan salah satu Pajak yang sangat potensial, dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah dan atau bangunan. Maka Kontribusi BPHTB merUpakan sumber PAD yang sangat diperlukan pemerintah dalam menunjang pembangunan. Kondisi ini masih banyak wajib pajak yang tidak melengkapi berkas pengajuan permohonan pengurangan BPHTB dengan lengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif, yang menghasilkan data kualitatif dalam bentuk kategorisasi, karakteristik berwujud kata'kata atau tulisar/ucapan dan perilaku subjek yang diamati (Riduwan, 2002 : 5) dengan mengandalkan human instrument dalam mengakumulasi data empirik melalui wawancara yang mendalarn (in depth intewiew), dan selanjutnya dilakukan analisis induktif untuk dideskipsikan guna memperoleh deskipsi faktual yang utuh, yang menjelaskan proses implementatif dan basilnya, sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan & Taylor (1992 : 22) bahwa, "melalui pendekatan kualitatif diharaPkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat di amati dari sudut individu, kelompok, masyarakat, dan/atau dikaji dari sudut pandang yang utuh, konfiehensif, dan holistik". Pelaksanaan pemungutan BPHTB tersebut masih ada kendala yang dihadapi, misalnya kendala yang berhubungan dengan wajib pajak, seperti ketidak tahuan wajib Pajak dan kendala yang berhubungan perhitungan seperti perhitungan terhadap hibah wasiat yang diterima bersama. Kata kunci : implementasi, kebijakan, pengelolaan, BPHTB

Item Type:	Article
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Faculty of Goverment Management > Public Finance
Depositing User:	S.IP, M.Si Kuncoro G. Pambayun
Date Deposited:	26 Sep 2017 07:38
Last Modified:	26 Sep 2017 07:38
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/122

Actions (login required)

View Item