PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

munawwarah, maharani hidayatul (2022) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

[img]
Preview
Text
REPOSITORY Maharani 29.0359.pdf

Download (295kB) | Preview

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Demi memperbaiki kembali perekonomian Indonesia yang terkena dampak akibat pandemi, Pemerintah membuat keputusan yaitu memberikan hak untuk pemerintah daerah melaksanakan “new normal” atau dikenal dengan tatanan normal baru. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tebo, demi keberhasilan penerapan kebijakan ini perlu adanya perangkat pemerintah dalam penegakan hukum sebagai pendukung keberhasilan peraturan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Tebo, faktor penghambat yang ditemukan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan protokol Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Tebo. Metode: Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data (reduksi data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan). Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sudah berperan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. adapun factor penghambat yaitu internal dan eksternal. Factor internal meliputi regulasi yang tidak dinamis terhadap perubahan dan anggaran yang kurang memadai. Factor eksternal adalah pola pikir dan perilaku masyarakat dan adanya reaksi melawan petugas. Upaya untuk mengatasi factor penghambat adalah melaksanakan regulasi sesuai koridor, mengatasi keterbatasan dana, mengubah pola pikir masyarakat dan bertindak tegas kepada masyarakat Kesimpulan: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo sebagai perangkat daerah yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan daerah sudah berperan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi dapat terlihat dari terpenuhinya indikator- indikator yang ada dalam teori peran menurut Soerjono Soekanto. Namun pada dimensi perilaku masyarakat masih terdapat kendala yang belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Faktor penghambat diantaranya, Pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal karena anggaran yang kurang memadai, Sikap masyarakat yang acuh dan tidak mau mematuhi peraturan yang telah dibuat, sikap perlawanan yang dilakukan masyarakat pada saat sosialisasi dan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Regulasi yang tidak dinamis terhadap perubahan. Kata kunci : COVID-19, kebijakan, protokol kesehatan, peran, Satuan Polisi Pamong Praja

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User: Kebijakan Publik FPP
Date Deposited: 23 Jun 2022 04:06
Last Modified: 23 Jun 2022 04:06
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9932

Actions (login required)

View Item View Item