RISWARI, MELINDA (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
Melinda Riswari_29.0887_Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.pdf Download (908kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pelaksanaan pembangunan gedung di sektor pariwisata diperlukan aspek legal yang menyangkut dokumen yang dapat menjadi rujukan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul. Pelayanan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata banyak ditemukan dengan adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan perizinan pembangunan. Pembangunan penyelenggaraan kepariwisataan tersebut menyalahi aturan dengan bangungan permanen namun tidak memiliki izin yang permanen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan pada sector pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Metode : Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi dari Edward III yang terdapat beberapa model yaitu; (a) komunikasi, (b) sumberdaya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif karena dalam penelitian ini peneliti berfokus untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, dan objektif, benar-benar ada agar mampu memahami setiap fakta-fakta yang terjadi serta memecahkan permasalahan yang ada menggunakan metode ilmiah. Dalam melakukan penelitian, mengumpulkan data – data dengan teknik; (a) wawancara, (b) observasi, dan (c) dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan : Implementasi kebijakan Pelayanan pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Gunungkidul dapat dikategorikan sudah baik, yang didukung dengan hasil Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) yang terus meningkat setiap tahunnya,selain itu dengan adanya perubahan Peraturan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan keadaan fasilitas pendukung kerja yang belum memadai serta keterbatasan Sumber Daya Manusia yang saat ini masih menjadi kendala tersendiri. Kesimpulan : Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunugnkidul melakukan sosialisasi dan meningkatkan fasilitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu meningkatkan fasilias pendukung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan upaya sosialisasi untuk menimbulkan kesadaran masyarakat. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pelayanan Publik.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TH Building construction |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Study of Government Policy |
| Depositing User: | Kebijakan Publik FPP |
| Date Deposited: | 14 Jun 2022 07:01 |
| Last Modified: | 14 Jun 2022 07:01 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8958 |
Actions (login required)
 |
View Item |
