SAFPUTRA, RIZKY (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2017 DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN RUSTAM EFFENDI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
artikel Rizky new.pdf Download (216kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut PKL merupakan dilema yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan PKL ini dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Keberadaan PKL terutama di Kawasan Rustam Effendi Kota Palembang dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu-lintas, membuat ruas jalan menjadi kotor dan mengganggu keindahan kota.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi. Metode: Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran nyata dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Teknik pengumpulan data yang observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima masih belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi dilapangan sehingga para pedagang kaki lima tetap berjualan dilokasi tersebut dan menolak untuk direlokasi ke pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi disarankan pemerintah melakukan sosilasisasi secara menyeluruh kepada para PKL, melakukan pengawasan serius terhadap pelaksanaan kebijakan, mendirikan paguyuban/ perkumpulan PKL, serta harus kompak dan konsisten dalam pelaksanaan kebijakan. Kesimpulan: Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Rustam Effendi telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku namun belum mendapat tanggapan yang baik dari para pedagang kaki lima karena banyak permasalahan yang terjadi yang membuat para pedagang kaki lima menolak untuk direlokasi ke pasar yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Palembang. Kata Kunci: Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017, Pedagang Kaki Lima (PKL)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Publik FPP |
| Date Deposited: | 10 Jun 2022 08:55 |
| Last Modified: | 10 Jun 2022 08:55 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8464 |
Actions (login required)
 |
View Item |
