PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TOBA SAMOSIR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TOBA

Sitanggang, Fatimah (2022) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TOBA SAMOSIR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TOBA. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Preview

Text RINGKASAN SKRIPSI FATIMAH SITANGGANG.pdf Download (337kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan di kawasan non-tertata, ketidaksesuaian izin yang terjadi serta kejadian ahli fungsi yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum optimal. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toba. Metode: Teori yang digunakan adalah 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskritif dengan pendekatan induktif. Tenik analisis data penelitian menggunakan Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retrsibusi Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, persentasi realisasi penegakan peraturan daerah yang menurun, pengawasan yang terbatas dalam penertiban IMB, kesadaran dan kepatuhan hukum dimasyarakat yang minim serta sarana yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas. Kesimpulan: Peneliti mengajukan saran untuk meningkatkan sosialisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, perencanaan anggaran secara khusus, memberi sanksi yang tegas dan meningkatkan pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Kata kunci: Penegakan Hukum, Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	14 Jun 2022 08:14
Last Modified:	14 Jun 2022 08:14
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8401

Actions (login required)

View Item