IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG WALIKOTA KE CAMAT TENTANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ANGOLA, AYU (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG WALIKOTA KE CAMAT TENTANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Preview

Text Ayu Angola Repository.pdf Download (143kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota ke Camat di Kota Pangkalpinang dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Walikota ke Camat. Pelimpahan kewenangan yang besar menyebabkan kurang terkendalinya format pengembangan organisasi di daerah Kabupaten dan Kota. Secara umum sistem pemerintahan di kecamatan merupakan aspek yang mempengaruhi birokrasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Dari penjelasan peraturan Wali kota di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang sudah memberikan atau mendelegasikan kewenangan kepada kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang dalam beberapa urusan, salah satu contohnya adalah urusan koperasi dan UMKM. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan perizinan UMKM, mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan UMKM dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan implementasi perizinan UMKM di Kecamatan Rangkui. Metode: Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan data reduksi, penyajian data, dan kesimpulan awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator sumber daya, indikator disposisi, dan indikator struktur birokrasi berkategori sangat baik, sedangkan indikator komunikasi perlu ditingkatkan. Hasil/Temuan: Implementasi perizinan UMKM di Kecamatan Rangkui sudah berjalan dengan baik tetapi harus ditingkatkan lagi agar masyarakat menjadi lebih mampu untuk bersaing antara pelaku usaha mikro lainnya. Kesimpulan: Dalam pelaksanaannya perizinan UMKM masih terdapat hambatan yang terjadi seperti masih adanya aparatur yang kurang paham dan tidak berkompeten dalam pemberian pelayanan, kurangnya anggaran dan partisipasi dari masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelimpahan Wewenang

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics
Depositing User:	Politik Indonesia Terapan
Date Deposited:	09 Jun 2022 02:57
Last Modified:	09 Jun 2022 02:57
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7713

Actions (login required)

View Item