IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

Palit, Filian Narcisus (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA. Diploma thesis, IPDN Jatinangor.

Preview

Text Ringkasan LA_FILIAN NARCISUS PALIT_28.1167_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR.pdf Download (122kB) | Preview

Abstract

Aparatur Sipil Negara berperan penting dengan sistem pemerintahan, dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Taraf kehidupan menjadi suatu kebutuhan setiap pegawai dalam memberikan pelayanan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi berdampak pada kinerja pelayanan, kurangnya loyalitas, dan peningkatan kualitas kerja. Gaji ASN Kota Tomohon yang minim membuat setiap pegawai yang memiliki kualitas dan kompetensi yang baik kurang efektif dan efisien dalam mengemban tugas. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Tomohon membuat peraturan tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai yang diharapkan dapat membuat setiap pegawai lebih berprestasi dan semangat dalam menjalankan tugas-tugas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari analisis yaitu, kebijakan sudah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Walikota Tomohon namun belum mencapai sasaran yang diharapkan, dimensi yang mempengaruhi Peraturan Walikota yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Faktor yang menghambat yaitu, sumber daya manusia dan sarana fasilitas yang kurang memadai. Faktor yang mendukung yaitu adanya sosialisasi mengenai kebijakan, dana yang diberikan tepat waktu, jumlah pegawai sudah memadai, peningkatan kualitas pegawai dan melakukan perbaikan sarana fasilitas yang menunjang kegiatan pemerintahan. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Tambahan Penghasilan Pegawai, Kinerja, Aparatur Sipil Negara

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Auliya Noviyani Sardi
Date Deposited:	16 Sep 2021 07:38
Last Modified:	16 Sep 2021 07:38
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6137

Actions (login required)

View Item