Analisis Kritis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Tahir, M. Irwan (2016) Analisis Kritis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara, VI. pp. 153-168. ISSN 2089-3612

[img] Text
Jurnal Kemenpan - Analisis Kritis Terhadap PP No. 18 Tahun 2016.docx

Download (125kB)
[img]
Preview
Text
Reviewer PAN 1.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
peerreview 2 analisis kritis.pdf

Download (739kB) | Preview

Abstract

Abstract Updates settings on the Local Government Organizations is needed to strengthen the professionalism and performance of the Local Government. Local Government Organizations have an important position in determining the success of the local government. The design, structure, working mechanism, and the quality of personnel largely determines the performance area. Issuance of Government Regulation No. 18 Year 2016 concerning the local Government Organizations is expected to bring significant changes to the establishment of the organizations, with the right principles and the proper function of the size (rightsizing) based on workloads that correspond to real conditions in the respective regions. However, there are 4 (four) important notes to be given as an evaluation of the provisions of Government Regulation No. 18 Year 2016 concerning the Local Government Organizations among other aspects of the philosophical, conceptual theoretical, methodological, as well as a controlled substance. Keywords: Local Government Organizations, Organizational Structure, Decentralization. Abstrak Pembaharuan pengaturan tentang perangkat daerah diperlukan untuk memperkuat profesionalisme dan kinerja Pemerintah Daerah. Organisasi perangkat daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desain, struktur, mekanisme kerja, dan kualitas aparatur sangat menentukan kinerja daerah. Terbitnya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Namun ada 4 (empat) catatan penting yang perlu diberikan sebagai bahan evaluasi terhadap ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah antara lain aspek fiosofis, konseptual teoretis, metodologis, serta substansi yang diatur. Keywords: Perangkat Daerah, Struktur Organisasi, Desentralisasi.

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Programs > Magister > Magister of Applied Government Studies
Depositing User: S.STP Rian Dwi Hapsari
Date Deposited: 23 Apr 2018 08:55
Last Modified: 03 Oct 2018 03:01
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/524

Actions (login required)

View Item View Item