IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA MELALUI KEBIJAKAN PEMEBERIAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI SEKTOR PARIWISATA KOTA SABANG PROVINSI ACEH

Mareta, Liffia (2019) IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA MELALUI KEBIJAKAN PEMEBERIAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI SEKTOR PARIWISATA KOTA SABANG PROVINSI ACEH. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text Ringkasan LA.docx Download (123kB)

Abstract

ABSTRAK Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan mencakup pelayanan perizinan dan non perizinan yang didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik telah menjadi isu strategis di negara ini. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pada pembangunan secara fisik diperlukan pengaturan yang jelas agar dapat sesuai dengan rencana tata ruang yaitu melalui pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Peraturan Walikota Sabang Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dengan otoritas untuk mengelola semua jenis perijinan dan non perijinan yang salah satunya merupakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).) Berdasarkan hal tersebut penulis menyusun laporan akhir dengan judul “IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA MELALUI KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEKTOR PARIWISATA KOTA SABANG PROVINSI ACEH” Tujuan penelitian ini menggambarkan kualitas layanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam meningkatkan Kota Sabang sebagai sektor unggul pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi serta dengan menggunakan teori Edward III. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayan izin mendirikan bangunan sudah sesuai dengan prosedur di dalam peraturan namun sarana dan prasarana yang masih dianggap sedikit jumlahnya serta kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang. Untuk itu Aparat Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan serta adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan. Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, Izin Mendirikan Bangunan(IMB) ABSTRACT The delegation of part authority of government affairs includes by licensing and non-licensing services based on mapping public services in accordance with the characteristic and the needs of the society. Public services have become a strategic issues in this country. National development carried out by the government with the interactions with the society to prosper them. On physical development, regular arrangements are needed to be accordance with the spatial plan, namely through the implementation of building permits. Investment And Labor Services And Integrated One-Stop Service in Sabang city as stipulated in the mayor’s regulation Number 01 of 2017 concerning of the delegation the authority to sign licensing and non-licensing fields to the heads of investment and labor service and intehgrated one-stop servicewitn authorities to manage all types of licensinf and non-licensing, which is one of them is a building permit. Based on this statement, the author compiled the final report with the title “THE IMPLEMENTATION OF THE DELEGATION AUTHORITY OF THE MAYOR THROUGH POLICY OF GRANTING BUILDING PERMITS IN THE TOURISM SECTOR IN SABANG CITY OF ACEH PROVINCE” The purpose of this studies are illustrates the quality of service for issuing building permits which delegated by the mayor of Sabang city in improving Sabang as a superior tourism sector. This studies uses a qualitative method with an Inductive approach. Data collection uses interview, documentation and observation technic and also uses the theory of Edward III. Based on observations, it can be concluded that the implementation of the building permit service policy is accordance with the procedures in the regulations, but the facilities are still considered to be less in number quantity and public participants and awareness is still very lacking. For this reasons, the Investment And Labor Services And Integrated One-Stop Service need to conduct socialization to the society abouth how important the building permits for development and also need for assertive sanctions against comply with the building permit rules themselves. Keywords : Implementation, Policy, Building Permits

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Kelas F6 Politik Pemerintahan
Date Deposited:	19 Jul 2019 03:58
Last Modified:	19 Jul 2019 03:58
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/3996

Actions (login required)

View Item