IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB) GRATIS DALAM PROGRAM UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB) UNTUK MEWUJUDKAN SWASEMBADA DAGING DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

aprillia, nova elsa (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB) GRATIS DALAM PROGRAM UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB) UNTUK MEWUJUDKAN SWASEMBADA DAGING DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR. Diploma thesis, IPDN.

Text LAPORAN AKHI NOVA ELSA 1-5.docx Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah Negara berkembang yang selalu melakukan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Mencapai swasembada adalah sasaran pembangunan yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu, meluncurkan gagasan kebijakan peningkatan populasi ternak. Dalam hal ini sapi dengan terus bergulirnya masalah kebutuhan daging sapi dan impor daging sapi yang banyak memuculkan sengketa, yaitu mengenai swasembada daging. Sementara itu Kementerian Pertanian menjelaskan kebutuhan daging sapi tahun 2013 sebesar 549,7 ribu ton dan semakin tahunnya semakin meningkat. Menyikapi pemenuhan kebutuhan daging yang tak kunjung tercapai hingga tahun 2016, maka di keluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) . Adapun target produksi sapi yaitu dengan penyelenggaraan pemenuhan layanan perkawinan sapi dan kerbau 4 juta akseptor untuk periode 2017 dan kebuntingan 3 juta ekor sapi / kerbau secara gratis. Kabupaten Malang sendiri ditargetkan dengan akseptor 81,043, dan pelayanan inseminasi buatan 105,356. Dalam pelaksanaannya diselenggarakan pelayanan inseminasi buatan gratis di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan urusannya. Dan secara keseluruhan kebijakan ini yang menyentuh masyarakat secara lebih dekat dan mengakomodir tuntutan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi dari pelaksanaan kebijakan ini menuai inkonsistensi isi kebijakan, yang mana setiap kebijakan bisa diterapkan dengan memperhatikan pemenuhan atribut dan fasilitas utamannnya untuk kebijakan berbasis subsidi. Serta fokus terhadap pemetaan wilayah penerapan kebijakan sehingga kebijakan memiliki daya guna lebih tinggi untuk wilayah kebijakan. Kebijakan juga diatur secara detail untuk bisa dilaksanakan utamannya terkait kebijakan yang bersentuhan dengan pelayanan pulblik. Dari banyak aspek yang harus diperhatikan, kebijakan pelayanan inseminasi buatan gratis mencapai hasil pada tahun 2017 yaitu 76,808 jumlah akseptor, 80,309 kegiatan inseminasi buatan. Jumlah ini adalah hasil rekaman recorder kegiatan yang menunjukan ketidaktercapainya target dan juga menjadi salah satu indikator penilaian penurunan kinerja pemerintah daerah oleh pusat walaupun ini merupakan dampak dari keterbatasan dan missing teknis. Kata kunci : inseminasi buatan, pelayanan, implementasi kebijakan,

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Users 143 not found.
Date Deposited:	16 Jul 2018 06:26
Last Modified:	16 Jul 2018 06:26
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/392

Actions (login required)

View Item