Putra, Yudha Febrian (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat). Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Text
Repository.docx Download (50kB) |
Abstract
ABSTRAK Kurang tertibnya pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo mengakibatnya akses jalan ke Pasar Nanggalo menjadi terganggu ,kondisi lingkungan menjadi tidak indah dan tidak teratur, menimbulkan penyakit dan kekumuhan, serta tidak teraturnya tatanan parkir di sekitaran Pasar Nanggalo. Sehingga membuat Satpol PP sulit menerapkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan tersebut. Berdasarkan dari permasalah tersebut, maka penulis menulis Laporan akhir yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat”. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengimplementasian dan upaya yang dilakukan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui servei lapangan maupun instansi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima tersebut belum berjalan dengan optimal. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi yaitu kualitas sumber daya aparatur yang kurang memadai, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, serta kurangnya jumlah personil yang ada dalam mendukung upaya penertiban. Beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain yaitu perlunya dukungan personil Satuan Polisi Pamong Praja yang kualitas dan kapasitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional dibidangnya, dilakukannya pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, fasilitas pendukung dapat dipenuhi sesuai standar kerja yang ada. Kata kunci: Implementasi, Penertiban, PKL.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
Depositing User: | Kelas F6 Politik Pemerintahan |
Date Deposited: | 31 Jul 2019 04:22 |
Last Modified: | 31 Jul 2019 04:22 |
URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/3775 |
Actions (login required)
View Item |