Allessandro Maleacchi, Excellsias and Suryapuspita, Merintha (2026) POLICY CAPACITY DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
RINGKASAN SKRIPSI PRAJA (Excellsias AM_33.0747_POLICY CAPACITY DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH).pdf Download (365kB) |
Abstract
Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penulis berfokus pada permasalahan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Palangka Raya yang tercatat 149 kasus sepanjang 2020-2024, tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Studi terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, sehingga belum menjelaskan secara mendalam kemampuan kelembagaan pelaksana. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis defisit kapasitas analitis, operasional, dan politik yang dipandang sebagai akar permasalahan belum optimalnya suatu kebijakan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berparadigma post-positivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 12 informan yang dipilih secara purposive sampling, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan software ATLAS.ti dengan berpedoman pada teori kapasitas kebijakan (policy capacity) dari Wu, Ramesh, dan Howlett (2018) yang berfokus pada tiga dimensi kapasitas di tingkat organisasi, yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya masih belum optimal. Kapasitas analitis masih lemah yang disebabkan oleh rendahnya inisiatif pegawai dalam menelaah akar masalah, terbatasnya sarana prasarana pendukung seperti rumah aman dan kantor UPTD PPA, serta indikator kinerja yang masih bersifat reaktif. Kapasitas operasional terkendala oleh minimnya jumlah personel (hanya 3 orang di Bidang PPA) dan alokasi anggaran yang fluktuatif. Sementara itu, kapasitas politik relatif kuat yang dibuktikan dengan dukungan Wali Kota/DPRD dan masuknya Ranperda Kota Layak Anak (KLA) dalam Propemperda 2026, meskipun keterlibatan pihak swasta masih terbatas. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya masih berada pada fase transisi menuju penguatan, di mana terdapat defisit yang signifikan pada dimensi analitis dan operasional, meskipun dimensi politik menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Adapun saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan kapasitas analitis pegawai, pembangunan sarana prasarana mandiri, penguatan alokasi anggaran dan personel, serta formalisasi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Kata kunci: Kapasitas Kebijakan; Kekerasan Terhadap Anak; Kota Palangka Raya; Perlindungan Anak.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Perpustakaan IPDN |
| Date Deposited: | 20 Nov 2026 03:56 |
| Last Modified: | 20 Nov 2026 03:56 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/27352 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


