Andika Dwitama, Revin and Safitri, Dewi (2026) IMPLEMENTASI HAK POLITIK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
33.0757_Revin Andika Dwitama_Implementasi Hak Politik Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 di Kota Palangka Rayaa.pdf Download (407kB) |
Abstract
Permasalahan/Latar Belakang (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara pengakuan normatif hak politik Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan pelaksanaannya dalam Pemilu 2024 di Kota Palangka Raya. Secara hukum, ODGJ tidak dapat dicabut hak pilihnya hanya karena kondisi kesehatan mental, kecuali terdapat putusan pengadilan yang sah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan pendataan, stigma sosial, akses layanan pemilu, dan koordinasi kelembagaan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak politik ODGJ oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada Pemilu 2024. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka implementasi kebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi terhadap informan dari KPU Kota Palangka Raya, rumah sakit jiwa, petugas pemilu, keluarga/pendamping ODGJ, serta unsur masyarakat. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak politik ODGJ masih belum optimal. Pada dimensi isi kebijakan, hak pilih ODGJ telah diakui, tetapi pendataan dan fasilitasi belum berjalan konsisten. Pada dimensi lingkungan implementasi, hambatan utama berupa tidak adanya data ODGJ dalam DPT tingkat kota, stigma keluarga dan masyarakat, keterbatasan petugas KPPS, serta jarak akses menuju rumah sakit jiwa. KPU Kota Palangka Raya telah melakukan upaya melalui sosialisasi, koordinasi dengan lembaga kesehatan, dan pendampingan teknis kepada penyelenggara pemilu. Kesimpulan: Implementasi hak politik ODGJ pada Pemilu 2024 di Kota Palangka Raya telah memiliki dasar hukum inklusif, tetapi secara substantif masih rendah karena hambatan administratif, sosial, dan teknis belum sepenuhnya teratasi. Kata kunci: demokrasi inklusif; disabilitas mental; hak politik; implementasi kebijakan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | S.IP, M.Si Kuncoro G. Pambayun |
| Date Deposited: | 17 Nov 2026 05:17 |
| Last Modified: | 17 Nov 2026 05:17 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/27127 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


