Adhitya, Muhammad and Rahman, Hardiyanto (2026) DINAMIKA POLITIK ANGGARAN DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Diploma thesis, IPDN.
|
Archive
A3-20261117T030718Z-1-001.zip Download (9MB) |
Abstract
Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang berlangsung dalam tekanan fiskal daerah, beban tunda bayar, ruang belanja yang terbatas, durasi pembahasan hanya empat hari kerja, serta persoalan dalam penetapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis politik anggaran dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang serta menganalisis penetapan Pokir dalam proses tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, triangulasi sumber dan teknik, serta bantuan NVivo. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dimensi politik anggaran telah berjalan secara formal, tetapi belum kuat secara substantif. Interaksi eksekutif-legislatif cenderung pragmatis karena waktu pembahasan terbatas dan dominasi informasi eksekutif. Mekanisme pembagian sumber daya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan fiskal, penyelesaian tunda bayar, dan prioritas pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas terpenuhi secara administratif, tetapi belum kuat dalam keterbukaan substantif kepada publik. Dalam penetapan Pokir, dari 626 entri monitoring terdapat 468 usulan yang lolos verifikasi. Usulan tersebut terkonsentrasi pada sektor infrastruktur dan layanan dasar, namun daya pengaruhnya terhadap struktur anggaran akhir tetap terbatas. Kesimpulan: Politik anggaran dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang menunjukkan kesenjangan antara prosedur formal dan kualitas deliberasi substantif. Pokir lebih tepat dipahami sebagai hasil seleksi politik-teknokratis daripada penyaluran aspirasi masyarakat secara langsung dan utuh. Kata kunci: APBD; DPRD; Pokir; Politik Anggaran; Transparansi Anggaran.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Perpustakaan IPDN |
| Date Deposited: | 20 Nov 2026 03:29 |
| Last Modified: | 20 Nov 2026 03:29 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/27028 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


