IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

Azhary Darmawan, Arfan and Suryapuspita, Merintha (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA. Diploma thesis, IPDN.

[thumbnail of 33.0064 REPOSITORY ARFAN AZHARY DARMAWAN.pdf] Text
33.0064 REPOSITORY ARFAN AZHARY DARMAWAN.pdf

Download (415kB)

Abstract

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pematangsiantar. Kesenjangan riil terlihat dari rendahnya jumlah dokumen yang diumumkan (1 dokumen) dan permohonan informasi publik yang diterima (1 permohonan) pada portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga tahun 2024. Sebaliknya, angka unduhan dokumen oleh masyarakat justru mencapai 1.146 kali. Fenomena ini menarik karena memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan data pemerintah dengan tingginya kebutuhan informasi publik masyarakat yang belum terpenuhi secara maksimal. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap 4 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum optimal. Dimensi komunikasi berjalan berjenjang lewat rapat berkala, tetapi terhambat kurangnya sosialisasi langsung ke masyarakat serta lemahnya koordinasi klasifikasi informasi antar-OPD. Dimensi sumber day a didukung kejelasan pembagian wewenang dan pemanfaatan platform digital, namun kompetensi SDM TI dan infrastruktur teknologi masih terbatas. Dimensi disposisi menunjukkan komitmen dan sikap pelaksana yang positif, didukung raihan penghargaan Kota Informatif. Struktur birokrasi berfungsi baik didukung SOP pelayanan yang jelas serta fragmentasi tugas yang terstruktur antara PPID Utama dan PPID Pembantu. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar telah berjalan dengan baik secara struktural, namun masih memerlukan optimalisasi publikasi dokumen dan peningkatan kapasitas infrastruktur digital secara berkelanjutan. Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat mengintensifkan sosialisasi, memperbanyak publikasi dokumen pada situs web PPID, meningkatkan kapasitas SDM TI, serta memperkuat koordinasi data lintas sektor. Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Keterbukaan Informasi Publik; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: Perpustakaan IPDN
Date Deposited: 20 Nov 2026 03:49
Last Modified: 20 Nov 2026 03:49
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/27018

Actions (login required)

View Item View Item