Citra, Hervina Citra and Azikin,, Andi Azikin, (2026) POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT ADAT DAYAK DALAM MENOLAK PROGRAM TRANSMIGRASI DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Diploma thesis, IPDN.
|
Archive
A3-20261117T030718Z-1-001.zip Download (9MB) |
Abstract
Permasalahan: Masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, memiliki keterikatan kuat secara adat dan spiritual terhadap tanah leluhur, namun program transmigrasi pemerintah pusat dalam RPJMN 2025–2029 diimplementasikan di wilayah ini dengan pelibatan minim masyarakat adat dalam proses perencanaan, sehingga berujung pada aksi damai penolakan oleh masyarakat adat Dayak di Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, pada 16 Juli 2025. Penelitian terdahulu mengenai resistensi masyarakat adat di Indonesia lebih banyak berfokus pada konflik agraria dan pelestarian budaya, sementara kajian tentang bagaimana resistance identity dibentuk oleh masyarakat adat dalam merespons kebijakan transmigrasi di wilayah perbatasan masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik identitas masyarakat adat Dayak dalam menolak program transmigrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 6 informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari pejabat Badan Kesbangpol, pejabat Disakertrans, Ketua Dewan Adat Dayak, masyarakat adat Dayak, dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sanggau, dilengkapi observasi lapangan dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori politik identitas Manuel Castells. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas masyarakat adat Dayak terwujud sebagai resistance identity melalui delapan dimensi, yaitu penolakan terhadap kebijakan akibat sosialisasi yang belum memadai; aksi kolektif melalui musyawarah adat dan aksi damai; penggunaan simbol- simbol adat sebagai instrumen politik; kebijakan negara yang tidak inklusif sebagai pemicu pembentukan identitas; keterbatasan representasi politik; kedaulatan budaya sebagai landasan politik identitas; penguatan solidaritas komunitas di tengah tekanan eksternal; serta advokasi sosial oleh Dewan Adat Dayak dan LSM. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan masyarakat adat Dayak terhadap program transmigrasi merupakan bentuk resistance identity yang didorong oleh ancaman terhadap tanah ulayat, keberlanjutan budaya, dan tatanan sosial. Disarankan pemerintah daerah menerapkan pendekatan partisipatif yang melibatkan lembaga adat sejak tahap awal perumusan kebijakan guna meminimalisasi konflik dan menciptakan hubungan harmonis antara negara dan masyarakat adat. Kata kunci: Kabupaten Sanggau; Masyarakat Adat Dayak; Politik Identitas; Resistensi; Transmigrasi
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Perpustakaan IPDN |
| Date Deposited: | 20 Nov 2026 03:28 |
| Last Modified: | 20 Nov 2026 03:28 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/26968 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


