Aini, Intan Nur and Simangungsong, Fernandes (2026) KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PASCA PENETAPAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
Salinan 33.0829_Intan Nur Aini_Koordinasi Pemerintahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pasca Penetapan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Finalll.pdf Download (321kB) |
Abstract
Permasalahan (Research Gap) : Proses pemindahan Ibu Kota ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara memicu munculnya sengketa tanah antara masyarakat adat dan pemerintah akibat lemahnya sistem dokumentasi pertanahan dan belum adanya mekanisme Koordinasi lintas instansi yang terpadu Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi pemerintahan dalam penyelesaian sengketa tanah pasca penetapan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 13 informan yang ditentukan secara purposive sampling, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan Teori Koordinasi Hasan (2014) yang mencakup tujuh aspek, yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan dan kalender pemerintahan, kesepakatan dan komitmen, penetapan kesepakatan, insentif koordinasi, dan feedback. Hasil/Temuan: Koordinasi pemerintahan telah dijalankan melalui mekanisme mediasi, pertukaran informasi, dan pelibatan multi-instansi yang mencakup OIKN, ATR/BPN, dan pemerintah daerah. Meskipun terdapat kerangka regulasi dan komitmen lintas instansi sebagai faktor pendukung, pelaksanaan koordinasi belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia teknis pertanahan, belum terintegrasinya data pertanahan, serta kompleksitas historis kepemilikan lahan masyarakat adat. Kesimpulan: Koordinasi pemerintahan dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan namun belum mencapai hasil yang optimal. Kata kunci: Konflik Agraria, Koordinasi Pemerintahan, Pemerintahan Daerah.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | S.IP, M.Si Kuncoro G. Pambayun |
| Date Deposited: | 17 Nov 2026 03:11 |
| Last Modified: | 17 Nov 2026 03:11 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/26935 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


