TATA KELOLA PERSANDIAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN

Alfita, Abidah Ardelia and Sartika, Ika (2026) TATA KELOLA PERSANDIAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN. Diploma thesis, institut pemerintahan dalam negeri.

Text 33.0510_Abidah Ardelia Alfita_TATA KELOLA PERSANDIAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN.pdf Download (315kB)

Abstract

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini berfokus pada semakin kritisnya tantangan tata kelola persandian dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Meskipun regulasi keamanan siber nasional telah diterbitkan, instansi pemerintah daerah khususnya di tingkat kabupaten tetap sangat rentan terhadap ancaman siber akibat keterbatasan sumber daya manusia teknis, infrastruktur yang belum memadai, dan belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun menjadi contoh nyata kondisi tersebut, dengan mengalami serangan web defacement berulang pada situs web resminya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola persandian dalam meningkatkan keamanan pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus dan diintegrasikan dengan kerangka Risk-Based Governance menggunakan metode Octave Allegro yang mencakup tiga dimensi: pengukuran risiko, profil aset persandian, serta identifikasi dan mitigasi risiko ditambah instrumen Indeks KAMI 5.0 untuk mengukur tingkat kesiapan keamanan informasi. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan bahwa tata kelola persandian Diskominfo Kabupaten Madiun berada pada status "Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar" berdasarkan Indeks KAMI 5.0. Pengukuran risiko menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan reputasi institusi merupakan prioritas risiko tertinggi. Profil aset persandian telah diklasifikasikan dalam lima kategori: hardware, software, data, network, dan people. Namun, hanya 4 dari 48 ASN yang memiliki sertifikasi keamanan informasi. Identifikasi dan mitigasi risiko dilaksanakan melalui pengamanan teknis berlapis, namun Area Perlindungan Data Pribadi dan Pengelolaan Risiko masih berada pada tingkat kematangan II. Kesimpulan: Tata kelola persandian di Diskominfo Kabupaten Madiun belum optimal, terutama disebabkan keterbatasan kualitas SDM teknis dan belum adanya regulasi turunan yang komprehensif mengenai manajemen risiko. Diperlukan penguatan struktur organisasi persandian melalui penyusunan SOP mitigasi insiden siber secara periodik serta peningkatan kapasitas kompetensi aparatur. Kata kunci: Keamanan Informasi; Pelayanan Publik; Persandian; Tata Kelola

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JQ Political institutions Asia
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Fakaultas Manajemen Pemerintahan
Date Deposited:	25 Jun 2026 14:05
Last Modified:	25 Jun 2026 14:05
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/26876

Actions (login required)

View Item