IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

hilbawi, muhammad kemal and Diantoro, Suhajar (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text repo kemal .pdf Download (280kB)

Abstract

ABSTRACT Problem (GAP): Although regulations such as West Aceh Regency Qanun Number 4 of 2022 have been established as the legal basis for youth development, their implementation in the field remains suboptimal. This indicates a gap between policy formulation and its actual execution. The gap is evident through the high youth unemployment rate, low levels of education, limited youth activity facilities, minimal budget allocation, and weak synergy among implementing institutions. purpose: This research aims to analyze the implementation of youth development policies in West Aceh Regency, Aceh Province. The issues raised are motivated by the important role of youth as national assets in welcoming Indonesia's demographic bonus. Even though they have great potential, youth in West Aceh still face various challenges and obstacles in their development, such as high levels of unemployment, low educational attainment, and a lack of facilities to support youth activities. Method: This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The methods used in analyzing data are data reduction, data presentation and drawing conclusions. In analyzing policy implementation, the author uses policy implementation theory from Christoph Knill and Jale Tosun which consists of six dimensions: choice of policy instruments, policy design, control 2 structure, institutional design, administrative capacity, and social acceptance. The research results show that the implementation of youth development policies in West Aceh Regency has not run optimally. Result: The main obstacles lie in the lack of budget allocation, lack of synergy between implementing agencies, and the lack of seriousness from local governments in accommodating the needs and aspirations of youth as a whole. Even though there are regulations such as West Aceh Regency Qanun Number 4 of 2022, policy implementation still requires strengthening in terms of institutional aspects, supervision and resource support. However, the government has made efforts to increase budget allocations each year and strengthen the capacity of human resources implementing policies. Conclusion: This research recommends the need for strong political commitment and increased institutional capacity to support sustainable youth development and have real impacts. Keyword: Policy implementation, youth development, West Aceh, Knill & Tosun, public policy. ABSTRAK Permasalahan (GAP): Meskipun telah tersedia regulasi seperti Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pembangunan kepemudaan, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dengan realitas pelaksanaannya. Kesenjangan tersebut tercermin dari tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan pemuda, terbatasnya fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan, minimnya alokasi anggaran, serta lemahnya sinergi antar lembaga pelaksana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Permasalahan yang diangkat dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemuda sebagai aset bangsa dalam menyongsong bonus demografi Indonesia. Meski memiliki potensi besar, pemuda di Aceh Barat masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam perkembangannya seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya capaian pendidikan, serta minimnya fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Dalam menganalisis implementasi 3 kebijakan, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Christoph Knill dan Jale Tosun yang terdiri atas enam dimensi: pilihan instrumen kebijakan, rancangan kebijakan, struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan karena minimnya alokasi anggaran, kurangnya sinergi antar lembaga pelaksana, serta belum adanya keseriusan dari pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi pemuda secara menyeluruh. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022, pelaksanaan kebijakan masih memerlukan penguatan baik dari aspek kelembagaan, pengawasan, maupun dukungan sumber daya.Meski demikian pemerintah telah melaksanakan upaya dengan meningkatkan alokasi anggaran tiap tahunnya dan penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan. Kesimpulan: Penelitian ini merekomendasikan perlunya komitmen politik yang kuat serta peningkatan kapasitas institusi guna mendukung pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pembangunan kepemudaan, Aceh Barat, Knill & Tosun, kebijakan publik.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	23 Jun 2025 08:19
Last Modified:	23 Jun 2025 08:19
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24916

Actions (login required)

View Item