Sagala, Jonathan Parulian and Liauw, Gasper (0202) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM FOOD ESTATE DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM FOOD ESTATE DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. (Submitted)
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Repository Jonathan revisi new.pdf Download (448kB) |
Abstract
ABSTRACTProblem/Background (GAP): The Food Estate Program in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, was launched as a strategic effort to increase national food security. However, its implementation was faced with crop failure, deforestation, flooding, and minimal community participation. Purpose: This study aims to analyze the role of the Regional Government in implementing the food estate program in Gunung Mas Regency Central Kalimantan Province. Method: This study uses a qualitative approach, data were collected through interviews with stakeholders, field observations, and document studies, with analysis based on the role theory of Ryaas Rasyid (regulator, dynamic, facilitator). The selected informants were six people consisting of the Head of the Agriculture Service, Secretary of the Agriculture Service, Head of Sepang District, Head of Bappeda Gunung Mas Regency, Head of Tewai Baru Village, and residents of Tewai Baru Village. The informants were selected using purposive sampling techniques because they were considered to have the authority, experience, and information relevant to the implementation of the program. Results/Findings: The results of the study show: (1) Regulator: The Regional Government did not form specific regulations due to the absence of a master plan from the Ministry of Defense as the person responsible for the program, resulting in unclear budget allocations and supporting policies. (2) Dynamic: Socialization has been carried out, but community participation is low due to wages not being competitive compared to the mining sector and lack of involvement in planning. (3) Facilitator: Support is limited to basic infrastructure development through the Special Allocation Fund (DAK), without technological intervention or sustainable land management. Conclusion: The conclusion is that the role of the Gunung Mas Regency Government in implementing the Food Estate program is not yet optimal.Keywords: Food estate, Food Security, Gunung Mas Regency, Local Government, Master Plan. ABSTRAKPermasalahan/Latar Belakang (GAP): Program Food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, diluncurkan sebagai upaya strategis meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, implementasinya dihadapkan pada kegagalan panen, deforestasi, banjir, dan minimnya partisipasi masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program food estate di Kabupaten Gunung MasProvinsi Kalimantan Tengah. Metode: Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, 1dan studi dokumen, dengan analisis berbasis teori peran Ryaas Rasyid (regulator, dinamisator, fasilitator). Informan yang dipilih berjumlah enam orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian, Camat Kecamatan Sepang, Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas, Kepala Desa Tewai Baru, dan warga masyarakat Desa Tewai Baru. Informan tersebut dipilih dengan teknik purposive sampling karena dianggap memiliki kewenangan, pengalaman, dan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan program Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan: (1) Regulator: Pemerintah Daerah tidak membentuk regulasi spesifik karena ketiadaan master plan dari Kementerian Pertahanan sebagai penanggung jawab program, menyebabkan ketidakjelasan alokasi anggaran dan kebijakan pendukung. (2) Dinamisator: Sosialisasi telah dilakukan, tetapi partisipasi masyarakat rendah akibat upah tidak kompetitif dibanding sektor pertambangan serta kurangnya keterlibatan dalam perencanaan. (3) Fasilitator: Dukungan terbatas pada pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tanpa intervensi teknologi atau pengelolaan lahan berkelanjutan. Kesimpulan: Kesimpulannya adalah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan program Food Estate belum optimal.Kata Kunci: Food estate, Kabupaten Gunung Mas, Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah, Rencana Induk.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 23 Jun 2025 08:18 |
| Last Modified: | 23 Jun 2025 08:18 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24908 |
Actions (login required)
 |
View Item |
