Parera, Inocentia Sondang and Wahab, Abdul (2025) KOLABORASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
KOLABORASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.pdf Download (445kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The rampant violations of the installation of Campaign Equipment (APK) by participants in the 2024 Election in Bekasi City indicate a gap between the regulations that have been set and implementation in the field. Although the rules have been regulated in PKPU No. 15 of 2023, violations in the form of installation in prohibited locations and not in accordance with the city's aesthetics still occur. This reflects the weak effectiveness of supervision and law enforcement by related institutions, as well as the suboptimal coordination between institutions. This gap is important to study in the context of institutional collaboration between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Election Supervisory Body (Bawaslu). Purpose: To find out the collaboration between the Civil Service Police Unit and the Election Supervisory Body in controlling Campaign Equipment (APK) in Bekasi City, West Java Province. Method: This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The data were analyzed descriptively using Ansell and Gash's (2007) collaboration theory which includes the dimensions of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. Result: There were 1,336 APK violations spread across 12 sub-districts, with the highest number in Medan Satria Sub-district. Collaboration between Satpol PP and Bawaslu was carried out through alert roll calls, technical coordination, and joint enforcement operations. However, the main obstacles lie in the imbalance of resources, weak formal institutional structures, lack of facilitative leadership, and unequal participation between actors. Conclusion: Collaboration between Satpol PP and Bawaslu has been established, but is still not running optimally. Strengthening institutional aspects, allocation of human resources and logistics, and increasing collaborative leadership are needed to encourage more effective and sustainable APK enforcement. This study contributes to the development of a collaboration model between agencies in the context of urban election law enforcement. Keywords: Collaboration, Campaign Props, Satpol PP, Bawaslu ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta Pemilu 2024 di Kota Bekasi menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan implementasi di lapangan. Meskipun aturan telah diatur dalam PKPU No. 15 Tahun 2023, pelanggaran berupa pemasangan di lokasi terlarang dan tidak sesuai estetika kota tetap terjadi. Hal ini mencerminkan lemahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga. Kesenjangan ini penting dikaji dalam konteks kolaborasi kelembagaan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuan: Untuk mengetahui kolaborasi Satuan Polisi Pamong praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori kolaborasi Ansell dan Gash (2007) yang mencakup dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil/Temuan: Ditemukan 1.336 pelanggaran APK yang tersebar di 12 kecamatan, dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Medan Satria. Kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu dilakukan melalui apel siaga, koordinasi teknis, dan operasi penertiban bersama. Namun, hambatan utama terletak pada ketidakseimbangan sumber daya, lemahnya struktur kelembagaan formal, kurangnya kepemimpinan fasilitatif, serta partisipasi yang belum merata antar aktor. Kesimpulan: Kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu telah terbangun, namun masih belum berjalan secara optimal. Penguatan aspek kelembagaan, alokasi sumber daya manusia dan logistik, serta peningkatan kepemimpinan kolaboratif diperlukan untuk mendorong penertiban APK yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan model kolaborasi antar instansi dalam konteks penegakan hukum pemilu di perkotaan. Kata kunci: Kolaborasi, Alat Peraga Kampanye, Satpol PP, Bawaslu
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 23 Jun 2025 06:47 |
| Last Modified: | 23 Jun 2025 06:47 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24842 |
Actions (login required)
 |
View Item |
