IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN JAYAPURA

Sesa, Marthin Adelberth and Thahir, Baharrudin (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN JAYAPURA. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text MARTHIN ADELBERTH REVISI REPOSITORY.pdf Download (431kB)

Abstract

Problem Statement/Background (GAP): Papua Province is still one of the regions in Indonesia that faces serious poverty challenges. Geographical conditions that are difficult to reach, inadequate infrastructure, and limited access to basic services are the main factors in the high poverty rate, especially among Indigenous Papuans (OAP) in Jayapura Regency. Purpose: This study aims to analyze the implementation of the Special Autonomy policy in an effort to reduce the poverty rate of Indigenous Papuans in Jayapura Regency. Method: This research uses a Descriptive Qualitative approach. This approach was chosen because the qualitative model is able to describe the topic in detail and in depth so that the problem can be analyzed better. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation techniques and data triangulation. The main theory used to analyze this topic is policy implementation from Van Meter and Van Horn. There were 13 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. Result: This research produces several findings analyzed according to the dimensions, in the dimension of standards and policy objectives there are clear standards and goals that are also directed, in the dimension of policy resources it is still inadequate because many infrastructure and facilities are not optimal, in the dimension of Communication and inter-organizational strengthening activities there is already quite good communication in terms of capacity building, in the dimension of the characteristics of implementing agents is still not optimal in terms of experience in solving poverty problems, in the dimension of Attitudes and Tendencies Implementers have shown a good attitude between governments, in the dimension of Social, Economic and Political Environment is still not conducive given the high level of vulnerability of conditions in Jayapura. Conclusion: In general, the implementation of this policy has not been fully optimized because there are still gaps between planning and implementation in the field, as well as the uneven understanding of stakeholders of the substance of the special Autonomy policy. Keywords: Special Autonomy, Poverty, Indigenous Papuans ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Provinsi Papua masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan kemiskinan yang serius. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi faktor utama tingginya angka kemiskinan, khususnya di kalangan Orang Asli Papua (OAP) yang berada di Kabupaten Jayapura. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam upaya mengurangi angka kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif mampu mendeskripsikan topik dengan rinci dan mendalam sehingga masalah dapat dianalisis dengan lebih baik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dilakukan triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Infoman yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 13 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. Hasil/Temuan: penelitian ini mengahasilkan beberapa temuan dianalisis menurut dimensi, pada dimensi standar dan tujuan kebijakan sudah terdapat standar yang jelas serta tujuan yang juga terarah, pada dimensi sumber daya kebijakan masih belum memadai karena banyak infrastruktur dan sarana yang belum optimal, pada dimensi Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi sudah terdapat komunikasi yang cukup baik dalam segi capacity building, pada dimensi karakteristik agen pelaksana masih belum optimal dilihat dari segi pengalaman dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pada dimensi Sikap dan Kecenderungan Pelaksana sudah menunjukkan sikap yang baik antar pemerintah, pada dimensi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik masih belum kondusif mengingat tingginya tingkat kerawanan kondisi di Jayapura. Kesimpulan: Secara umum pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta belum meratanya pemahaman pemangku kepentingan terhadap substansi kebijakan Otonomi khusus. Kata Kunci: Otonomi Khusus, Kemiskinan, Orang Asli Papua.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	20 Jun 2025 03:30
Last Modified:	20 Jun 2025 03:30
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24786

Actions (login required)

View Item