Hay, Gloria Zefanja and Wulandari, Serly (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
repostory gloria z. hay.pdf Download (506kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem (Research Gap): The circulation and consumption of illegal alcoholic beverages in Manokwari Regency have led to an increase in crime rates and public disorder. The local government has enacted Regional Regulation Number 5 of 2006 as an eradication effort. purpose: This study aims to understand and analyze the implementation of the illegal liquor eradication policy in Manokwari Regency. Method: This research employs a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The selection of informants was carried out using purposive sampling and snowball sampling techniques. Results and Findings: The research findings indicate that the implementation of the policy is still not optimal. Policy instruments include Regional Regulation No. 5 of 2006, raids, socialization, and publication, but their effectiveness is hindered by weak supervision, inconsistent enforcement, and the emergence of new modes. The design of policies and institutions already includes procedures and task distribution, but it is hindered by limited vehicles and budget, and there has been no progress in revising the regional regulation. Supervision by official institutions and the community has not been effective due to limited human resources, budget constraints, fear, weak coordination, and political pressure. The institutional design involves several agencies, but the implementation is less than optimal due to sectoral egos and the absence of a single leader, despite the availability of formal procedures. Administrative capacity is sufficient in terms of personnel numbers, but it is limited by low discipline, a lack of active officers, and an unstable budget. Technological and informational support is also still limited. Low social acceptance, minimal community participation, and threats from perpetrators hinder citizen involvement. The policy has not succeeded in creating real social change. Conclusion: the implementation of the illegal liquor eradication policy in Manokwari has not been optimal. The main obstacles stem from weak coordination, limited resources, and low community participation. strengthening institutional design, enhancing administrative capacity, and building trust and social collaboration are crucial factors for improving the effectiveness of this policy. Keywords: Policy Implementation, Eradication, illegal alcoholic beverages. 1 ABSTRAK Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Peredaran dan konsumsi minuman keras ilegal di Kabupaten Manokwari menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 sebagai upaya pemberantasan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di kabupaten manokwari. Metode: Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling Hasil Dan Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum berjalan optimal. Instrumen kebijakan berupa Perda No. 5 Tahun 2006, razia, sosialisasi, dan publikasi, namun efektivitasnya terhambat oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan, dan berkembangnya modus baru. Desain kebijakan dan kelembagaan sudah mencakup prosedur serta pembagian tugas, namun terkendala keterbatasan kendaraan dan anggaran, serta belum ada kemajuan dalam revisi perda. Pengawasan oleh lembaga resmi dan masyarakat belum efektif akibat keterbatasan SDM, anggaran, rasa takut, koordinasi yang lemah, dan tekanan politik. Desain kelembagaan melibatkan beberapa instansi, tetapi pelaksanaan kurang maksimal karena ego sektoral dan tidak adanya pemimpin tunggal, meski prosedur formal telah tersedia. Kemampuan administratif cukup dari sisi jumlah personel, namun dibatasi oleh rendahnya disiplin, minimnya petugas aktif, serta anggaran yang belum stabil. Dukungan teknologi dan informasi juga masih terbatas. Penerimaan sosial rendah, partisipasi masyarakat minim, dan ancaman pelaku menghambat keterlibatan warga. Kebijakan belum berhasil menciptakan perubahan sosial yang nyata. Kesimpulan: implementasi kebijakan pemberantasan miras ilegal di Manokwari belum berjalan optimal. Hambatan utama berasal dari kelemahan koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. penguatan desain kelembagaan, peningkatan kapasitas administratif, serta pembangunan kepercayaan dan kolaborasi sosial menjadi faktor krusial untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberantasan, minuman keras ilegal.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 19 Jun 2025 00:58 |
| Last Modified: | 19 Jun 2025 00:58 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24637 |
Actions (login required)
 |
View Item |
