IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Lambelanova, Rossy (2017) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. Sosiohumaniora, 2 (19). ISSN 1411-0911

	Text artikel imp kebijakan otda already accepted published @ Jurnal Sosiohumoniora (sesuai templete n rev 1).doc - Copy.docx Download (64kB)
Preview	Text peer reviewer.pdf Download (967kB) | Preview

Abstract

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaanya masih terdapat permasalahan di lapangan, yaitu belum meratanya akses pendidikan, kesehatan dan perekonomian, diantaranya angka putus sekolah (APS) yang cukup tinggi yaitu mencapai 5 %,belum tersebarnya pusat kegiatan belajar mengajar, ditemukannya kasus penyakit filariasis dan 39 desa dari 165 desa berstatus desa tertinggal, pelayanan infrastruktur baik jalan, drainage, air bersih, limbah dan transportasi yang menunjang peningkatan perekonomian belum banyak berubah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (1980), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun perkembangan IPM ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil, secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah. Kata kunci : Implementasi Kebijakan otonomi daerah, Program-program, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Item Type:	Article
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Programs > Doctor > Doctor of Applied Government Studies
Depositing User:	S.IP, M.Si Kuncoro G. Pambayun
Date Deposited:	23 Oct 2018 03:25
Last Modified:	06 Dec 2018 05:46
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/2450

Actions (login required)

View Item