Nurissyifa, Sabilla and Amalia, Rizki (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH. Other thesis, IPDN.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Repository Sabilla FIXX.pdf Download (525kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Human resources, especially the State Civil Apparatus (ASN), have a strategic role in supporting effective, accountable, and integrity governance. To maintain professionalism and integrity, various regulations are issued, one of which is the ASN code of ethics as a code of conduct. Purpose: To analyze the factors that influence the implementation of the State Civil Apparatus Code of Ethics policy in Kudus Regency. Methods: The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The theory used is Edwards III Policy Implementation (1980), which includes dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Results: The results showed that the implementation of the ASN Code of Ethics policy in Kudus Regency has been running quite well, especially in the dimension of bureaucratic structure, such as the availability of SOPs and a clear division of tasks between work units. However, there are still weaknesses in the dimensions of communication, resources, and disposition. The main obstacles in implementing this policy include ASN's low understanding of the contents of the code of ethics, lack of internalization of ethical values, and an uneven system of rewards and sanctions. The Kudus Regency Government has made various efforts to overcome these obstacles, including increasing the intensity of socialization, tightening supervision and enforcement of rules, and improving the reward and punishment system to support the effective implementation of the code of ethics policy within ASN. Conclusion: The implementation of the State Civil Apparatus Code of Ethics Policy in Kudus Regency is quite good in the dimension of bureaucratic structure. However, the dimensions of communication, resources, and disposition still need to be improved. Keywords: Policy Implementation, Code of Ethics, ASN, Kudus Regency ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sumber daya manusia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas. Untuk menjaga profesionalisme dan integritas tersebut, diterbitkan berbagai regulasi, salah satunya adalah kode etik ASN sebagai pedoman perilaku. Tujuan: Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kudus. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Implementasi Kebijakan Edwards III (1980), yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kode Etik ASN di Kabupaten Kudus telah berjalan cukup baik terutama pada dimensi struktur birokrasi, seperti tersedianya SOP dan pembagian tugas yang jelas antar unit kerja. Namun, masih terdapat kelemahan pada dimensi komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi rendahnya pemahaman ASN terhadap isi kode etik, kurangnya internalisasi nilai-nilai etika, serta sistem penghargaan dan sanksi yang belum merata. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, di antaranya dengan meningkatkan intensitas sosialisasi, memperketat pengawasan dan penegakan aturan, serta memperbaiki sistem reward and punishment guna mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan kode etik di lingkungan ASN. Kesimpulan: Implementasi Kebijakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kudus sudah cukup baik pada dimensi struktur birokrasi. Namun demikian, pada dimensi komunikasi, sumber daya, dan disposisi masih perlu ditingkatkan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kode Etik, ASN, Kabupaten Kudus
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Public Sector Human Resource Management |
| Depositing User: | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik FMP |
| Date Deposited: | 17 Jun 2025 05:48 |
| Last Modified: | 17 Jun 2025 05:48 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24376 |
Actions (login required)
 |
View Item |
