PENERAPAN SISTEM MERIT PADA ASPEK MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MINAHASA UTARA

Dalensang, Aldrian and Ambarawati, M.Si, Dra. Ni Gusti Made Ayu (2025) PENERAPAN SISTEM MERIT PADA ASPEK MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MINAHASA UTARA. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Text ALDRIAN DALENSANG_32.0815 (REPOSITORY).pdf Download (201kB)

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Diera globasiasi dann reformasi birokrasi kebutuhan untuk terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan transparan semakin mendesak. Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 diatur pula tentang “Prinsip Meritokrasi” yang mana pengelolaan sumber daya aparatur didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara wajar dan adil tanpa diskriminasi. Belum optimalnya dampak dari penrapan sistem merit di Kabupaten Minahasa Utara yang didasari oleh LKJIP Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi manajemen kepegawaian belum terlaksana secara merit dan isu strategis dari BKPSDM Kabupaten Minahasa yang membahas terkait penerapan sistem merit serta belum sesuai antara jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh PNS yang menempati jabatan di BKPSDM Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menaganlisis dan meninjau penerapan sistem merit terutama pada aspek manajemen kinerja PNS yang ada di BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh divalidasi dengan triangulasi, dan dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan bahwa pada penerapan sistem merit terutama pada aspek manajemen kinerja melihat dari beberapa dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kineraj dan prestasi sudah dilakukan namun masih perlu ada peningkatan. Selain itu di BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara pada penerapan sistem merit terdapat hambatan yaitu diantaranya belum adanya regulasi teknis yang mengatur terkait implementasi sistem merit di tingkat daerah baik itu Perbup maupun Perda. Selain itu terbatasnya anggaran yang ada untuk pengembangan kompetensi sepeerti pelaksanaan diklat menjadi hambatan dalam penerapan sistem merit kedepannya.Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan sistem merit pada aspek manajemen kinerja PNS di BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara belum optimal dan masih perlu dievaluasi terkait pelaksanaan di BKPSDM. Selain diperlukan suatu sistem informasi yang mendukung manajemen kepegawaian yang sesuai dengan prinsip meritokrasi dan diperlukan juga adanya pengembangan kompetensi serta peningkatan standar kompetensi yang ada. Kata Kunci : PNS, Sistem Merit, Manajemen Kinerja

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Depositing User:	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik FMP
Date Deposited:	13 Jun 2025 06:06
Last Modified:	13 Jun 2025 06:06
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24265

Actions (login required)

View Item