povay, cecan maryelan and Poespita, Dyah (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA. Diploma thesis, IPDN.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
32.1043_Cecan Marielan Povay_Repository.pdf Download (552kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): The rampant circulation of illegal alcoholic beverages in Keerom Regency has prompted the local government to establish regulations aimed at controlling the distribution of such products. This led to the issuance of Regent Regulation Number 5 of 2014 concerning the Implementation of Control and Supervision of Alcoholic Beverage Distribution. Purpose: This study aims to examine the implementation of policies regulating the distribution of alcoholic beverages in Keerom Regency, Papua Province. Methods: The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Data were collected through field observations, interviews, and documentation from the Keerom Regency Government, Papua Province. The theoretical framework applied is the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn. In this study, 15 informants were involved, comprising local government officials, law enforcement officers, and community members. Two distinct sampling techniques were employed: purposive sampling for selecting government and law enforcement informants based on their strategic roles in policy implementation, and snowball sampling for community informants due to the sensitive nature of issues like illegal alcohol consumption and sales. Key informants included the Head of the Civil Service Police Unit, the Head of the Trade Office, and the Head of the Criminal Investigation Unit of the Keerom Police Department, chosen for their strategic positions and in-depth knowledge of the challenges and cross-sector coordination involved in controlling alcoholic beverages in Keerom Regency. Results/Findings: The findings indicate that the implementation of policies for controlling the distribution of alcoholic beverages in Keerom Regency has generally been carried out effectively. However, several challenges remain, including insufficient public outreach, a limited number of Civil Servant Investigators (PPNS), and financial constraints within the Keerom Regency Civil Service Police Unit. To address these obstacles, the Civil Service Police Unit conducts regular patrols and provides socialization to business actors selling alcoholic beverages in the region. Conclusion: The implementation of control and supervision policies on the distribution of alcoholic beverages in Keerom Regency, based on Regent Regulation Number 5 of 2014, has been carried out fairly well. The local government, through the Civil Service Police Unit, has taken several measures such as regular patrols and outreach to business owners, reflecting its commitment to suppress the circulation of illegal alcohol. Nevertheless, the policy implementation still faces several barriers, including limited public socialization, a shortage of Civil Servant Investigators (PPNS), and insufficient budget allocation to support enforcement and monitoring activities. 2 Keywords: Alcoholic Beverages, Regent Regulations, Civil Service Police Unit, Policy Implementation. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Keerom mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi yang mengontrol peredaran minuman beralkohol ilegal. Hal ini menghasilkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, B (2012) dalam Winarno, B (2012). Dalam penelitian ini, sebanyak 15 informan dilibatkan, terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan dua teknik berbeda: purposive sampling untuk informan dari pemerintah dan aparat penegak hukum, serta snowball sampling untuk informan dari masyarakat. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan posisi dan peran strategis mereka dalam implementasi kebijakan, seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Satreskrim Polres Keerom. Sementara itu, teknik snowball sampling digunakan untuk menjangkau informan dari masyarakat yang terlibat dalam praktik konsumsi atau penjualan minuman beralkohol ilegal, dengan memanfaatkan jaringan sosial yang ada untuk mengidentifikasi individu relevan lainnya. Dari seluruh informan, ditetapkan tiga informan kunci yang memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia berupa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan keterbatasan sumber daya finansial atau anggaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli rutin untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol dan melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. Kesimpulan: Implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pemerintah daerah, melalui Satuan Polisi Pamong Praja, telah menjalankan berbagai langkah pengendalian seperti patroli rutin dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menekan peredaran minuman beralkohol ilegal. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor penghambat utama meliputi minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas, keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai pelaksana penegakan hukum di lapangan, serta terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengawasan dan penindakan. Kata kunci: Minuman Berakohol, Peraturan Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja, Impelementasi Kebijakan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Study of Government Policy |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 12 Jun 2025 08:36 |
| Last Modified: | 12 Jun 2025 08:36 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24202 |
Actions (login required)
 |
View Item |
