Umari, Indira Sylvi and Ma'ruf', Mu'min (2025) SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEPOLISIAN RESOR DALAM PENERTIBAN TAMBANG TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
Repository_H1_Indira S. Umari_32.0306.pdf Download (669kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Background : Illegal tin mining activities in West Bangka Regency have caused environmental degradation, social conflict, and public disorder. Despite various enforcement efforts, illegal mining remains rampant, indicating a significant gap between policy implementation and actual enforcement on the ground. These gaps include weak inter-agency coordination, limited resources, and the absence of an inclusive approach toward communities whose livelihoods depend on illegal mining. Purpose : This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the West Bangka Resort Police (Polres) in the enforcement of illegal mining regulations. Methods : A descriptive qualitative approach was employed, using data collection techniques such as observation, interviews with 7 key informants (consisting of Satpol PP officials, police officers, and community members), as well as official documents from the West Bangka Regency Government. Result : The findings indicate that synergy between institutions is formed through joint operations conducted several times during 2024. However, its effectiveness is hindered by several factors. First, in terms of communication, coordination meetings are conducted regularly through Forkopimda meetings, supported by aligned perceptions based on applicable regulations, as revealed in interviews with the Head of Satpol PP. Second, in terms of coordination, roles are implemented in accordance with a Memorandum of Understanding (MoU), yet deficiencies remain in public participation, as highlighted in community interviews. Conclusion : The study concludes that while synergy between Satpol PP and the West Bangka Police has been established, it remains suboptimal due to a lack of integrated communication, technical coordination challenges, and limited community collaboration. Therefore, it is recommended that the local government strengthen cross-sectoral synergy, enhance public outreach on the environmental impacts of illegal mining, and develop economic alternatives such as labor-intensive programs or SME empowerment. This approach aligns with Najiyati’s theory of synergy, which emphasizes the integration of communication, coordination, and collaboration as the foundation for effective and sustainable policy enforcement. Keywords: Illegal Tin Mining, Enforcement, Institutional Synergy ABSTRAK Latar Belakang : Aktivitas pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat telah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta mengganggu ketertiban umum. Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan, penambangan ilegal masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penertiban dan pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan tersebut mencakup lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya pendekatan inklusif terhadap masyarakat yang bergantung pada tambang ilegal untuk penghidupan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat dalam penertiban tambang ilegal. Metode : Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap 7 informan kunci (terdiri dari pejabat Satpol PP, anggota Polres, dan masyarakat) serta dokumen dari Pemkab Bangka Barat. Hasil penelitian : Hasil menunjukkan bahwa sinergitas antar-lembaga terbentuk melalui pelaksanaan operasi gabungan yang dilakukan beberapa kali pada tahun 2024. Namun, efektivitas pelaksanaannya terkendala oleh beberapa faktor. Pertama, dari sisi komunikasi, rapat yang dilakukan dalam bentuk rapat forkpimda yang dilakukan secara rutin berdasarkan wawancara pada Kasatpol PP dan persepsi yang sama dengan berdasarkan pada regulasi yang mengatur. Kedua, dari dimensi koordinasi, pelaksanaan peran yang sudah sesuai serta didasari oleh teknis dalam bentuk MoU, namun masi terdapat beberapa kekurangan pada partisipasi berdasarkan wawancara pada masyarakat. Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Bangka Barat telah terbentuk, namun belum optimal karena kurangnya komunikasi terpadu, lemahnya koordinasi teknis, serta rendahnya kolaborasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi terkait dampak lingkungan tambang ilegal, serta mengembangkan alternatif ekonomi seperti program padat karya atau pemberdayaan UMKM. Pendekatan ini sejalan dengan dimensi sinergitas Najiyati yang menekankan pentingnya integrasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai landasan keberhasilan penegakan kebijakan secara berkelanjutan. Kata kunci: Tambang Timah Ilegal, Penertiban, Sinergitas
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 00:17 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 00:17 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24167 |
Actions (login required)
 |
View Item |
