Implementasi kebijakan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah

Badii, Ricver Rosari and Nurdin, Nurliah (2025) Implementasi kebijakan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAH DALAM NEGERI.

Text 32.1077_Ricver Rosari Badii_Repository Baru.pdf Download (320kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement: This study examines the implementation of e-government policy in public services at the Department of Population and Civil Registration of Dogiyai Regency, with a focus on the application of the Digital Population Identity (IKD). The background of the research highlights the importance of digital transformation in improving the efficiency and effectiveness of public services, but also emphasizes the challenges faced, such as limited infrastructure and the digital divide in remote areas like Dogiyai Regency. Purpose: The objective of this research is to analyze the implementation of e-government policies, identify the obstacles encountered, and examine the efforts made by the relevant agency to address these challenges. Method: This research employs a qualitative method, with data collected through interviews, observations, and document studies. The study is grounded in implementation theory and public service theory, and the analysis of e-government implementation is based on three main dimensions: support, capacity, and value. Result: The results of the study indicate that the implementation of the Digital Population Identity (IKD) application at the Department of Population and Civil Registration of Dogiyai Regency still faces various challenges. In terms of support, there are limitations in information technology infrastructure, such as uneven internet access, insufficient policy support, and limited budget allocation. Regarding the capacity dimension, human resources lack adequate digital literacy, resulting in suboptimal delivery of digital-based services. In the value dimension, although the IKD application has the potential to improve service efficiency, low public awareness and minimal outreach efforts have prevented its benefits from being widely realized. These findings highlight the need for improvements in infrastructure, human resources, policy support, and community engagement to ensure the successful implementation of e-government in the region. Conclusion: It can be concluded that the implementation of e-government policy in Dogiyai Regency, particularly through the IKD application, has not yet run optimally. Therefore, more comprehensive and integrated efforts are needed, including strengthening infrastructure, improving human resource capacity, formulating supporting policies, and actively involving the community in the digitalization of public services. Keywords: E-Government, Public Service, Digital Population Identity, Digital Transformation, Policy Implementation, Civil Registration Office, Dogiyai ABSTRAK Permasalahan: Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai, dengan fokus pada penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Latar belakang penelitian menyoroti pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, namun juga menekankan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan digital di daerah terpencil seperti Kabupaten Dogiyai. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan e-government, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam menghadapi tantangan tersebut. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dan teori pelayanan publik sebagai landasan teoretis, serta menganalisis implementasi e-government berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: dukungan, kapasitas, dan nilai. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai masih menghadapi berbagai kendala. Dari dimensi dukungan, ditemukan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet yang belum merata, dukungan kebijakan yang belum maksimal, serta keterbatasan anggaran. Pada dimensi kapasitas, sumber daya manusia belum memiliki literasi digital yang memadai, sehingga pelayanan berbasis digital belum berjalan optimal. Sementara itu, dari dimensi nilai, meskipun aplikasi IKD berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan, rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi membuat manfaatnya belum dirasakan secara luas. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek infrastruktur, SDM, kebijakan, dan partisipasi masyarakat untuk menunjang keberhasilan implementasi e-government di wilayah ini. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan e-government di Kabupaten Dogiyai, khususnya melalui aplikasi IKD, masih belum berjalan secara optimal. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi, baik dalam aspek penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan kebijakan pendukung, maupun pelibatan aktif masyarakat dalam proses digitalisasi pelayanan publik. Kata kunci: E-Government, Pelayanan Publik, IKD, Transformasi Digital, Implementasi Kebijakan, Disdukcapil, Dogiyai

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	04 Jun 2025 01:17
Last Modified:	04 Jun 2025 01:17
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24006

Actions (login required)

View Item