Dian Hadini, Ananias and Tefa S.STP., M.AP, Gradiana (2025) KOLABORASI PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
![]() |
Text
32.0683_Ananias Dian Hadini_Repository.pdf Download (361kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The phenomenon of vagrants and beggars reflects the complexity of social problems that demand a coordinated response across sectors. Pontianak City is facing a surge in homeless and beggar activities in public spaces that have an impact on disturbance of order, potential criminality, and a decrease in the quality of urban space. Purpose: This research aims to describe the collaboration in handling vagrants and beggars in Pontianak City, through a study of the Pamong Praja Police Unit and the Social Service Office. Method: This research was conducted based on a descriptive qualitative approach. This approach was used by the author because the qualitative model is able to describe a topic in detail and in depth which is very suitable for the theme raised by the author. The research data collection techniques include participatory field observations, document studies and interviews, and data triangulation. The main theory used to analyze this topic is the theory of Government Collaboration according to Ansell and Gash (2007). The informants involved in this research amounted to 9 groups of informants. Then data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also drawing conclusions and verification. The researcher acted as the sole research instrument. Result: The results of this study seen through the concept of collaboration by Ansell and Gash prove that, in the dimension of initial conditions it is seen that collaboration is still starting at the initial stage of implementation, then in the dimension of institutional design it is known that there is still no institutional structure and perfect division of tasks, in the dimension of facilitative leadership it has been seen that there is a good initiative from the coconut area of Pontianak City for the implementation of collaboration to solve the problem of vagrancy, finally in the dimension of the collaboration process it has not been carried out optimally considering the absence of a legal umbrella that oversees it. Conclusion: In general, the handling of vagrancy cases by Satpol PP and the Pontianak City Social Service through the concept of collaboration is still not optimal and not well institutionalized due to resource imbalances, the absence of collaborative regulations, and the lack of face-to-face dialogue between actors. Keywords: Homeless and Beggars, Handling, Collaboration ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena gelandangan dan pengemis mencerminkan kompleksitas persoalan sosial yang menuntut respons terkoordinasi lintas sektoral. Kota Pontianak menghadapi lonjakan aktivitas gelandangan dan pengemis di ruang publik yang berdampak pada gangguan ketertiban, potensi kriminalitas, serta penurunan kualitas tata ruang kota. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak, melalui studi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Metode: Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan oleh penulis karena model kualitatif mampu mendeskripsikan suatu topik dengan rinci dan mendalam dimana hal tersebut sangat sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis. Adapun teknik pengumpulan data penelitian meliputi observasi lapangan secara partisipatif, studi dokumen dan wawancara, serta dilakukan triangulasi data. Teori utama yang digunakan untuk menganalisis topik ini adalah teori Kolaborasi Pemerintahan Menurut Ansell dan Gash (2007). Infoman yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 9 kelompok informan. Kemudian analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun peneliti bertindak sebagai instrument penelitian tunggal. Hasil/Temuan: hasil penelitian ini dilihat melalui konsep kolaborasi oleh Ansell dan Gash membuktikan bahwa, pada dimensi kondisi awal terlihat bahwa kolaborasi masih mulai pada tahap awal pelaksanaan, selanjutnya pada dimensi desain kelembagaan diketahui masih belum terdapat struktur kelembagaan dan pembagian tugas yang sempurna, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif sudah terlihat adanya inisiatif yang bagus dari kelapa daerah Kota Pontianak untuk pelaksanaan kolaborasi penyelesaian masalah gelandangan, terakhir pada dimensi proses kolaborasi masih belum dilakukan dengan maksimal mengingat belum adanya payung hukum yang menaunginya. Kesimpulan: Secara umum penanganan kasus gelandangan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pontianak melalui konsep kolaborasi masih belum optimal dan belum terlembagakan secara baik akibat ketimpangan sumber daya, absennya regulasi kolaboratif, dan minimnya dialog tatap muka antaraktor. Kata Kunci: Gelandangan dan Pengemis, Penanganan, Kolaborasi.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
Date Deposited: | 14 Jul 2025 07:06 |
Last Modified: | 14 Jul 2025 07:06 |
URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23964 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |