RESOLUSI KONFLIK PERANG SUKU MEE DAN SUKU MONI DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

Miagoni, Yurnaser and Mayor, David Erwin (2025) RESOLUSI KONFLIK PERANG SUKU MEE DAN SUKU MONI DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text 32.1094_Yurnaser Miagoni_Repository.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRACT Problem/Background (GAP): The tribal war conflict between the Mee and Moni tribes in Nabire Regency has caused significant social, economic, and cultural damage.. Purpose: This study aims to understand the resolution of the tribal war conflict between the Mee and Moni tribes in Nabire Regency, Central Papua Province. Methods: This qualitative research employs a case study approach. The study uses John Burton’s Basic Human Needs Theory (as cited in Fauzi & Nulhaqim, 2024), which emphasizes that social conflicts arise from the inability to meet universal and essential basic human needs. The research was conducted over two weeks in early January 2025 at the Nabire Regency Agency for National Unity and Politics, Central Papua Province. Informants included the Head of the Agency for National Unity and Politics, the Chiefs of the Moni and Mee tribes, the Police Chief of Nabire, the Village Head of Wadio, and ten community members. The Head of the Agency was selected as the key informant due to their strategic role in designing and coordinating conflict resolution policies at the regional level. Results/Findings: The results indicate that internal obstacles such as limited human resources, budget constraints, and coordination issues, alongside external barriers including the community’s adherence to revenge-based traditional customs, interference from vested interests, and geographic challenges, significantly slow the conflict resolution process. The government's application of distributive justice through equal assistance to both tribes is considered effective in laying a foundation for peace but requires sustainable support. Conclusion: This study highlights the importance of synergy among the government, security forces, and customary leaders to ensure a fair and sustainable conflict resolution process. It also underscores the necessity of participatory and locally wisdom-based approaches in building lasting peace. Keywords: Tribal Conflict, Conflict Resolution, Conflict Mediation, Peacebuilding ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Konflik perang suku antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire telah menimbulkan kerusakan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui resolusi konflik perang Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan model Teori Kebutuhan Dasar Manusia yang dikemukakan oleh John Burton dalam (Fauzi & Nulhaqim, 2024). Teori ini menekankan bahwa konflik sosial muncul akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dan esensial. Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Suku Moni dan Mee, Kapolres Nabire, Kepala Desa Wadio, dan masyarakat sebanyak 10 orang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipilih sebagai informan kunci karena perannya yang strategis dalam merancang dan mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian konflik di tingkat daerah. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi, serta hambatan eksternal berupa pola pikir masyarakat adat yang masih mengedepankan tradisi balas dendam, intervensi pihak berkepentingan, dan kendala geografis, menjadi faktor utama yang memperlambat proses resolusi konflik. Penerapan keadilan distributif oleh pemerintah melalui pemberian bantuan yang setara kepada kedua suku dinilai efektif dalam membangun fondasi perdamaian, namun perlu dukungan berkelanjutan. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh adat untuk memastikan proses penyelesaian konflik berjalan adil dan berkelanjutan, serta perlunya pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal dalam membangun perdamaian yang tahan lama. Kata Kunci : Konflik Suku, Resolusi Konflik, Mediasi Konflik, Pembangunan Perdamaian

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Politik Indonesia Terapan
Date Deposited:	11 Jun 2025 06:17
Last Modified:	11 Jun 2025 06:17
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23907

Actions (login required)

View Item