Aryesam, Rhendy Baltasar and Ginting, Arwanto Harimas (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PASCA-STUNTING DI KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU. Other thesis, IPDN.
|
Text
rhendy repositori (2).pdf Download (394kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): Post-stunting management in archipelagic regions such as South Tanimbar District faces significant challenges. Despite local government efforts, including forming the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) and designating Focus Villages, issues remain in regulation, health service accessibility, and community empowerment. Geographic isolation, limited infrastructure, insufficient health human resources, and low public awareness hinder optimal program implementation. Purpose: This study aims to analyze the role of local government in post-stunting management based on Ryaas Rasyid’s (1997) role theory encompassing regulation, service, and empowerment dimensions in South Tanimbar District, Tanimbar Islands Regency. Method: A qualitative descriptive approach was used, with data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. Informants consisted of 23 participants including Health Department officials, Community Health Center staff, health cadres, community leaders, and families with children affected by post-stunting. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Results: Findings indicate that while the local government shows commitment through institutional arrangements and health service provision, accessibility remains limited due to geographic and infrastructural constraints. Empowerment programs such as nutrition education have been conducted, yet community participation and program reach remain insufficient. Key inhibiting factors include lack of specific local regulations, limited health workforce capacity, geographic challenges, and low community awareness. Conclusion: To enhance post-stunting management, the study recommends establishing specific regional regulations, strengthening health worker capacity, adapting health services to archipelagic characteristics, and developing inclusive, sustainable community empowerment programs. These findings provide practical guidance for local governments managing post-stunting in complex geographic contexts. Keywords: Local Government Role, Post-Stunting, Archipelagic Region, Regulation, Service, Empowerment. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penanganan pasca-stunting di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Tanimbar Selatan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait regulasi, akses pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan penetapan Desa Lokus, implementasi program belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, dan kesadaran masyarakat yang rendah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanganan pasca-stunting dengan menggunakan teori peran Ryaas Rasyid (1997) yang mencakup dimensi regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan di Kecamatan Tanimbar Selatan. Metode: Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan sebanyak 23 orang terdiri dari pejabat Dinas Kesehatan, petugas Puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan keluarga dengan anak pasca-stunting. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah terlihat dari pembentukan tim dan penetapan desa sasaran, namun akses pelayanan kesehatan masih terbatas karena kondisi geografis dan infrastruktur. Program pemberdayaan telah berjalan namun jangkauan dan partisipasi masyarakat belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya regulasi khusus, keterbatasan sumber daya manusia, tantangan geografis, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kesimpulan: Diperlukan penyusunan peraturan daerah khusus penanganan pasca-stunting, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, pengembangan sistem pelayanan yang sesuai karakteristik wilayah kepulauan, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efektivitas penanganan pasca-stunting di wilayah kepulauan. Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pasca-Stunting, Wilayah Kepulauan, Regulasi, Pelayanan, Pemberdayaan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 03 Jun 2025 06:10 |
| Last Modified: | 03 Jun 2025 06:10 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23878 |
Actions (login required)
 |
View Item |
