COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hasan, Andi Toappo Sawa and Wulandari, Serly (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN. Other thesis, IPDN.

[img]
Preview
Text
32.0881_ANDI TOAPPO SAWA_REPOST.pdf

Download (542kB) | Preview

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, volume sampah yang tinggi masih menjadi tantangan besar, terutama dalam hal efektivitas tata kelola dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive dan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar belum optimal. Instrumren kondisi awal sumber daya dan insentif telah diguakan, namun terkendala dengan kesadaran masyarakat. Desain kelembagaan cukup baik, dengan aturan dasar yang ada. Penilaian dilakukan lewat partisipasi aktif dari masyarakat. Pengetahuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar telah dimulai melalui berbagai inisiatif seperti bank sampah dan forum kerja sama lintas sektor. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan seperti rendahnya kepercayaan antar aktor, koordinasi yang lemah, serta keterbatasan fasilitas teknis. Sementara itu, upaya penanggulangan diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan komunikasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan partisipasi publik melalui pendekatan inklusif dan edukatif. Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup. Waste management is one of the crucial problems faced by the Makassar City Government. Although various policies have been implemented, the high volume of waste is still a major challenge, especially in terms of the effectiveness of governance and the involvement of all stakeholders. This study aims to determine and analyze the implementation of collaborative governance in waste management by the Makassar City Environmental Service and to identify inhibiting factors and efforts to overcome them. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques are carried out through data condensation, data presentation, and drawing conclusions. Determination of informants is carried out using purposive and snowball sampling techniques. This study uses the collaborative governance theory from Ansell and Gash (2008) which includes four dimensions: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. Collaborative Governance in Waste Management by the Makassar City Environmental Agency is not optimal. Instruments of initial condition of resources and incentives have been used, but they are constrained by public awareness. The institutional design is quite good, with the basic rules in place. The assessment is carried out through active participation from the community. Knowledge The results of the study show that collaborative governance in waste management in Makassar City has been initiated through various initiatives such as waste banks and cross-sector cooperation forums. However, the implementation is not optimal because there are still obstacles such as low trust between actors, weak coordination, and limited technical facilities. Meanwhile, countermeasures are directed at increasing institutional capacity, strengthening communication between stakeholders, and increasing public participation through an inclusive and educational approach. Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Makassar City, Environmental Service.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User: Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited: 04 Jun 2025 03:24
Last Modified: 04 Jun 2025 03:24
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23806

Actions (login required)

View Item View Item