Giling, Murpyanus and Sudiana, Didi (2025) PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
32.0832 Murpyanus Giling Repositori.pdf Download (566kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement : This study focuses on the gap between the expectations set forth in regulations regarding waste management, which prohibit littering in order to create a clean environment, and the reality that the residents of Manado City still do not comply with these waste management rules, as littering is still commonly found. Although regional regulations have clearly prohibited the act of littering, namely Regional Regulation Number 1 of 2021 on Waste Management and Regional Regulation Number 2 of 2019 on Public Order and Peace, the reality in Manado City shows that such practices are still prevalent. This reflects a gap between the existing regulations and the community’s behavior, indicating that public awareness about the importance of maintaining environmental cleanliness is not yet fully developed. This raises the question of how the enforcement of these regulations is being carried out, and whether the regional law enforcement apparatus, in this case the Public Order Agency (Satpol PP), has been optimal in implementing these regulations. Purpose: The aim of this research is to analyze the implementation of supervision carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Manado City regarding violations of the regulation. Method: Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the supervision theory proposed by Sururama and Amalia (2020), which consists of four dimensions: standard setting, performance measurement, comparison, and corrective actions. Result: The research results indicate that the supervision has not fully aligned with the stages outlined in the supervision theory by Sururama and Amalia. In the dimension of standard setting, field findings revealed the absence of a specific SOP for the implementation of supervision. Then, in the dimension of activity measurement, patrols were conducted generally and not specifically focused on the supervision of regional regulations related to waste management. In the dimension of activity comparison, pre-activity such as socialization of the regional regulations is no longer conducted, and actions proceed directly to legal measures in the form of minor criminal offenses. Furthermore, in the dimension of corrective action, violations are immediately directed to the judicial process in the form of minor criminal offense trials, without non-judicial stages such as warnings or guidance, even though the regulations stipulate that non-judicial actions should be taken first. The obstacles in supervision include low public awareness and insufficient facilities and infrastructure. Efforts made include the placement of Satpol PP members at specific posts and encouraging collaboration with sub-district/village authorities in terms of socialization. Conclusion: The supervision carried out by the Manado City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in implementing the Waste Management Regional Regulation has not been fully optimal. Therefore, it is necessary to strengthen the establishment of Standard Operating Procedures (SOPs), enhance resource capacity, and adopt a more educational approach toward the community in order to improve the effectiveness of supervision and reduce the rate of violations. Keywords: Supervision; Littering; Civil Service Police Unit ABSTRAK Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara harapan yang ada di dalam peraturan mengenai pengelolaan sampah yang mana untuk menciptakan lingkungan yang bersih dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa masyarakat Kota Manado masih saja tidak menaati aturan terkait pengelolaan sampah yang mana masih ditemukan sampah yang dibuang secara sembarangan. Meskipun peraturan daerah telah dengan jelas melarang pembuangan sampah sembarangan, yakni di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, realitas di Kota Manado menunjukkan bahwa praktik tersebut masih banyak terjadi. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana pelaksanaan terhadap peraturan tersebut, apakah aparat penegak Perda dalam hal ini Satpol PP sudah optimal dalam pelaksanaan Perda tersebut. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Manado. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan dari Sururama dan Amalia (2020) yang terdiri atas empat dimensi: penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan, dan tindakan korektif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dalam teori pengawasan oleh Sururama dan Amalia. Pada dimensi penetapan standar diketahui dari hasil temuan di lapangan bahwa tidak adanya SOP khusus dalam pelaksanaan pengawasan. Kemudian pada dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan, patroli yang dilakukan secara umum dan tidak spesifik hanya untuk pengawasan Perda terkait pengelolaan sampah. Dalam dimensi perbandingan kegiatan, pra kegiatan berupa sosialisasi Perda sudah tidak dilakukan lagi tetapi langsung ke tindakan hukum berupa tindak pidana ringan. Selanjutnya dalam dimensi tindakan korektif, pelanggaran yang dilakukan langsung diarahkan ke jalur yustisial berupa sidang tindak pidana ringan, tanpa tahapan non-yustisial seperti pemberian teguran atau pembinaan meskipun di dalam Perda mengatur adanya tindakan non yustisial terlebih dahulu. Adapun hambatan dalam pengawasan mencakup minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana prasarana. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah penempatan anggota Satpol PP di posko tertentu dan mendorong kolaborasi dengan pihak kecamatan/kelurahan dalam hal sosialisasi. Kesimpulan: Pengawasan Satpol PP Kota Manado dalam pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berjalan optimal. Untuk itu, diperlukan penguatan dalam penetapan SOP, peningkatan kapasitas sumber daya, dan pendekatan yang lebih edukatif kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta menurunkan tingkat pelanggaran Kata kunci: Pengawasan; Sampah Sembarangan; Satuan Polisi Pamong Praja
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 15 Jul 2025 00:01 |
| Last Modified: | 15 Jul 2025 00:01 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23362 |
Actions (login required)
 |
View Item |
