Mawarnie, Annisa Shabrina and Praja, Selvia Junita (2025) EVALUASI KEBIJAKAN JALUR PENDAFTARAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP DI KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
EVALUASI KEBIJAKAN JALUR PENDAFTARAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP DI KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN-2.pdf Download (771kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The zoning policy in the New Student Admission (PPDB) system is intended to promote equitable access to education. However, in Lubuklinggau City, this policy has not yielded optimal results. Data shows a decline in student enrollment at public junior high schools (SMP) alongside an increase in private school enrollment, as well as disparities in school distribution and education quality across districts. These conditions raise critical questions about the effectiveness and fairness of the zoning policy in achieving its goal of equalizing educational opportunities. Purpose: This study aims to evaluate the implementation of the Junior High School (SMP) zoning pathway PPDB policy in Lubuklinggau City, South Sumatra Province. Method: The research employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. A total of 15 informants were selected purposively based on the relevance of their roles in the implementation of the zoning policy. Data analysis was conducted using William N. Dunn's (2003) policy evaluation theory, which comprises six dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, and was supported by the use of NVivo 12 software. Result: The results of the study indicate that the implementation of the zoning policy in Lubuklinggau City is not optimal. The dimensions of effectiveness and efficiency have not been fully achieved because there is still a mismatch between the objectives of the policy and the results of its implementation, as well as the use of resources that has not been maximized. In the dimensions of adequacy and equality, there is still inequality in access to quality education between regions. However, the responsiveness of local governments is relatively good in responding to dynamics in the field. However, the dimension of accuracy still faces challenges in adjusting policies to local socio-cultural conditions. Conclusion: Thus, it can be concluded that the implementation of the PPDB zoning policy in Lubuklinggau City requires improvements in various aspects so that the main goal of equalizing education can be achieved effectively and fairly. Keywords: Policy Evaluation, PPDB, Junior High School, and Zoning ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan. Namun, di Kota Lubuklinggau, kebijakan ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Data menunjukkan penurunan jumlah peserta didik di SMP negeri dan peningkatan di SMP swasta, serta adanya ketimpangan distribusi sekolah dan kualitas pendidikan antarwilayah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan zonasi dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan PPDB jalur zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 15 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi peran mereka dalam implementasi kebijakan zonasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang meliputi enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan, serta didukung oleh bantuan perangkat lunak NVivo 12. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi di Kota Lubuklinggau belum optimal. Dimensi efektivitas dan efisiensi belum tercapai sepenuhnya karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan hasil implementasinya, serta penggunaan sumber daya yang belum maksimal. Dalam dimensi kecukupan dan kesetaraan, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pendidikan bermutu antar wilayah. Meskipun demikian, responsivitas pemerintah daerah tergolong baik dalam menanggapi dinamika di lapangan. Namun, dimensi ketepatan masih menghadapi tantangan dalam penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial budaya setempat. Kesimpulan: Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek agar tujuan utama pemerataan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan. Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, PPDB, SMP, dan Zonasi
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 28 May 2025 01:23 |
| Last Modified: | 28 May 2025 01:23 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23304 |
Actions (login required)
 |
View Item |
