NETWORK GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI LANSIA TERLANTAR DI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

silaen, jhounathan calvin pratama and Rahman Abdul, Abdul (2025) NETWORK GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI LANSIA TERLANTAR DI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Preview

Text Repository_32.0075_jhounathan Calvin Pratama Silaen.pdf Download (230kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problem Statement (Gap): The increasing life expectancy of Indonesia's population brings the consequence of a growing number of elderly people. This is also directly proportional to the rising number of neglected elderly individuals. Therefore, there is a need for collaboration in implementing social policies aimed at protecting the neglected elderly. This collaboration can be initiated by the Social Service Department in cooperation with other relevant departments and local government units such as the village, sub-district, or urban village authorities. Purpose: This study aims to identify the collaboration among actors contributing to the protection and social rehabilitation efforts for neglected elderly people in Pematangsiantar. Method: This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Results: The study shows active involvement of multiple actors with interrelated roles. The Social Affairs Office plays a central role in program coordination, while sub-districts and urban villages are essential for identifying and recording neglected elderly individuals at the local level. Non-governmental organizations and private parties contribute through service provision and resource support. Coordination among actors is maintained through regular forums and information exchange. However, the study also identifies barriers such as limited resources and coordination challenges, which must be addressed to enhance the effectiveness of network governance. Conclusion: Network governance in the protection and social rehabilitation of neglected elderly individuals in Pematangsiantar City involves collaboration among the Social Affairs Office, sub-districts, urban villages, non-governmental organizations, and private parties, with the Social Affairs Office serving as the main coordinator. The challenges faced include limited human resources and facilities, which affect service quality and coordination effectiveness. To address these issues, the Social Affairs Office is enhancing coordination, strengthening human resource capacity, and building cross-sector partnerships to optimize the protection and rehabilitation of neglected elderly individuals. Keywords: Network Governance, Social Protection, Neglected Elderly ABSTRAK Permasalahan (GAP): Meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia membawa konsekuensi bertambahnya jumlah lanjut usia, Hal ini juga berbanding lurus dengan meningkatnya angka lansia terlantar. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan sosial dalam rangka perlindungan lansia terlantar. Kolaborasi ini dapat diinisiasi oleh Dinas Sosial dengan dinas sektoral lainnya dan pemerintahan desa atau Kecamatan ataupun kelurahan setempat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kolaborasi antar aktor yang berkontribusi pada upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial lansia terlantar di Kota Pematangsiantar. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil: penelitian ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif berbagai aktor dengan peran yang saling terkait. Dinas Sosial memegang peran sentral dalam koordinasi program, sementara kecamatan dan kelurahan berperan penting dalam identifikasi dan pendataan lansia di tingkat wilayah. Organisasi nonpemerintah dan pihak swasta memberikan kontribusi melalui penyediaan layanan dan sumber daya. Koordinasi antar aktor terjalin melalui forum rutin dan pertukaran informasi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan koordinasi yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas network governance. Kesimpulan: Network governance dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Kota Pematangsiantar melibatkan kolaborasi antara Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, organisasi nonpemerintah, dan pihak swasta, dengan Dinas Sosial sebagai koordinator utama. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, yang berdampak pada kualitas layanan dan efektivitas koordinasi. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial melakukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas SDM, serta menjalin kemitraan lintas sektor guna mengoptimalkan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar. Kata Kunci : Network Governance, Perlindungan sosial, Lansia Terlantar

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	27 May 2025 03:43
Last Modified:	27 May 2025 03:43
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22979

Actions (login required)

View Item