Saputra, Putri Nur Illahi and Rosshad, Anwar (2025) KOMUNIKASI PEMERINTAHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANJARAN KEC. MAJA KAB. MAJALENGKA PROV. JAWA BARAT. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
repository putri nur illahi.pdf Download (463kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background(GAP): Government communication between the Village Consultative Body (BPD) and the village head in Banjaran Village, Maja Subdistrict, Majalengka Regency, West Java Province has not been running optimally. This is reflected in the low attendance rate of BPD members at village deliberations, which only reached 53%, as well as in the rejection of several village development programs due to a lack of coordination and collaboration. In fact, effective communication between the two institutions is crucial for supporting the success of governance and village development. Purpose: The purpose of this research is to identify and describe the government communication between the Village Consultative Body and the village head in the implementation of governance in Banjaran Village, Maja Subdistrict, Majalengka Regency, West Java Province. Method: This research used qualitative methodswith a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation involving six informants. Result: Government communication between the Village Consultative Body and the village head has not been effective. Obstacles identified include the lack of regular coordination, limited access to governance information, low public awareness of participation, and differing interests between the two parties. Although communication occurs in both formal and informal ways, it has not yet succeeded in creating a harmonious synergy in village governance decision-making. Conclusion: Government communication between the BPD and the village head in Banjaran Village remains suboptimal due to inadequate information transparency, unstructured coordination, and low active community participation. There is a need for improvements in internal communication systems between institutions, as well as increased public awareness to ensure that government communication runs more effectively and supports participatory village development. Keywords: Government communication, Village Consultative Body, Village head, coordination, community participation. ABSTRAK Permasalahan/latar belakang (GAP): Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa di Desa Banjaran Kec.Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya Tingkat kehadiran anggota BPD dalam musyawarah desa yang hanya mencapai 53%, serta masih adanya program Pembangunan desa yang tidak disetujui oleh BPD karena kurangnya koordinasi dan kolaborasi. Padahal, komunikasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut dangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran Kec. Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan. Hasil/Temuan: Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya koordinasi rutin, keterbatasan akses terhadap informasi pemerintahan, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat, serta perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Meskipun terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan secara formal dan informal, namun belum mampu menciptakan sinergi yang harmonis dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Kesimpulan: Komunikasi pemerintahan antara BPD dengan Kepala Desa di Desa Banjaran masih belum optimal karena terkendala oleh kurangnya keterbukaan informasi, koordinasi yang tidak terstruktur, dan minimnya partisipasi aktif masyarakat. Perlu adanya perbaikan sistem komunikasi internal antar lembaga serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pembangunan desa secara partisipatif. Kata Kunci: Komunikasi pemerintahan, BPD, Kepala Desa, koordinasi, partisipasi masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 23 May 2025 07:52 |
| Last Modified: | 23 May 2025 07:52 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22277 |
Actions (login required)
 |
View Item |
