Antoh, Jhuneri and Sarwani, Sarwani (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI DALAM SISTEM PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI DISTRIK KONDA KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
32.1114_jHUNERI Antoh_Reposity.pdf Download (395kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): The results of the study indicate that the implementation of conservation policies in Konda District has not been optimal. The main factors that hinder the implementation of this policy are the weak monitoring system, minimal participation of indigenous peoples in the management process, and the continued rampant illegal activities such as illegal logging and hunting of protected animals. Deforestation continues to occur in conservation and cultivation areas, so that the South Sorong Regency Government has issued regulations. Conservation policies and protection of the rights of indigenous peoples are stated in the Regional Regulation (Perda) of South Sorong Regency No. 03 of 2022 concerning the recognition, protection and respect of indigenous peoples in South Sorong Regency. Objective: This study aims to describe and analyze the implementation of conservation policies in the customary forest management system by the Environment and Forestry Service in Konda District, South Sorong Regency, Southwest Papua Province. Method: This study uses the implementation theory according to (GRINDLE, 1980) with a qualitative research method with a descriptive approach, namely data collection, classifying, describing, describing and analyzing data comprehensively which focuses on observation, interviews, and documentation at the South Sorong Regency Environmental and Forestry Service. Result: Conservation policies and protection of the rights of indigenous peoples regulated in the South Sorong Regency Regional Regulation Number. 03 of 2022 concerning the recognition, protection and respect of indigenous peoples in South Sorong Regency. Conservation in the customary forest management system has not been running optimally, due to the low knowledge of OPD officials and the community regarding forest conservation policies, customary institutions are not well structured, and inadequate infrastructure, as well as lack of supervision and control of forests by the West Papua Natural Resources Conservation Center and the South Sorong Regency Environmental Service regarding forest conservation areas and empowerment of indigenous peoples, resulting in violations of the forest environment such as; illegal logging resulting in deforestation and decreasing forest cover. Conclusion: The Regional Government must be able to further optimize political commitment in maintaining the sustainability of customary forest areas and strengthening established conservation policies. It is also recommended that the Environmental Service, Regional Government, and the Natural Resources Conservation Center (BBKSDA) of Southwest Papua need to improve the monitoring and control system for customary forest conservation areas and also increase the capacity of human resources, both at the Regional Apparatus Organization (OPD) level and indigenous communities, must be a priority in implementing conservation policies. Keywords: policy implementation, forest conservation, customary forests, forest management ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan konservasi di Distrik Konda belum berjalan optimal. Faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini adalah lemahnya sistem pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengelolaan, serta masih maraknya aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perburuan satwa dilindungi. Deforestasi terus terjadi di wilayah konservasi dan perbudidayaan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan peraturan. Kebijakan konservasi dan perlindungan Hak masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Selatan No. 03 Tahun 2022 mengenai pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Metode : Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut (GRINDLE, 1980) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu pengumpulan data, mengkasifikasi, menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara komprehensif yang memfokuskan pada observasi, wawancara, serta dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kehutanan Sorong Selatan. Hasil Temuan: Kebijakan konservasi dan perlindungan Hak masyarakat hukum adat yang di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor. 03 Tahun 2022 mengenai pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. Konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat belum berjalan secara optimal, karena rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat mengenai kebijakan konservasi hutan, kelembagaan adat belum terstruktur baik, serta infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian hutan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat dan Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Sorong Selatan terhadap kawasan konservasi hutan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran lingkungan hutan seperti; penebangan liar sehingga terjadinya deforestasi dan tutupan hutan semakin berkurang. Kesimpulan: Pemerintah Daerah harus dapat lebih mengoptimalkan komitmen politik dalam menjaga kelestarian kawasan hutan adat serta memperkuat kebijakan konservasi yang telah ditetapkan. Serta Disarankan agar aparat Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan konservasi hutan adat dan juga Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat adat, harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan konservasi. Kata Kunci: implementasi, konservasi hutan, hutan adat, pengelolaan hutan
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 22 May 2025 02:40 |
| Last Modified: | 22 May 2025 02:40 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21751 |
Actions (login required)
 |
View Item |
