Aditya W, Raden Muhammad and Ripa’i, Ahmad (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ARUS URBANISASI DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN. Diploma thesis, institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
REPOSITORY_RM ADITYA WARDANA.pdf Download (194kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT (Problem Statement/Background (GAP): Urbanization in Palembang City has been increasing rapidly, leading to significant social, economic, and environmental challenges. The government faces difficulties in managing the flow of urbanization effectively, which has contributed to issues such as the proliferation of slums, rising unemployment, and environmental degradation. Collaborative governance involving multiple stakeholders has become essential to address these challenges. However, there are gaps in the effectiveness of these collaborative efforts, with obstacles including coordination issues, limited resources, and differing priorities among stakeholders. Purpose: This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in managing the urbanization flow in Palembang City. Method: The research uses a qualitative descriptive approach, gathering data through interviews, observations, and document analysis. Key informants include staff from DISDUKCAPIL, KESBANGPOL, and other relevant stakeholders. The study applies a theoretical framework of Collaborative Governance by Ansell & Gash (2008), evaluating the process based on four dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process. Result: The findings indicate that while collaborative governance has been implemented, its effectiveness is still moderate. Challenges such as inadequate reconciliation of data, insufficient public awareness of the importance of urbanization management, and coordination issues between stakeholders were identified. However, the study highlights positive contributions, such as collaborative planning between DISDUKCAPIL and KESBANGPOL, which helped in the development of strategies to address urbanization-related issues. Conclusion: To improve the quality of collaborative governance in managing urbanization in Palembang City, it is crucial to enhance stakeholder coordination, invest in infrastructure, improve public awareness, and strengthen the internal control systems within involved agencies. Moreover, fostering greater digital literacy and community participation are essential to achieving long-term success in managing urbanization.. Keywords: Collaborative Governance, Palembang City Government, Public Services, Stakeholder Collaboration, Urbanization.. ABSTRAK Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Urbanisasi di Kota Palembang terus meningkat dengan pesat, yang menyebabkan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengelola arus urbanisasi secara efektif, yang berkontribusi pada masalah seperti berkembangnya permukiman kumuh, meningkatnya pengangguran, dan degradasi lingkungan. Collaborative Governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Namun, ada kekurangan dalam efektivitas upaya kolaboratif ini, dengan hambatan yang meliputi masalah koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan prioritas yang berbeda antar pemangku kepentingan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama dalam penelitian ini adalah staf dari DISDUKCAPIL, KESBANGPOL, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kerangka teoritis yang digunakan adalah Collaborative Governance oleh Ansell & Gash (2008), dengan menilai proses kolaborasi berdasarkan empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Collaborative Governance telah diimplementasikan, efektivitasnya masih tergolong sedang. Tantangan utama yang ditemukan meliputi ketidaksempurnaan rekonsiliasi data, rendahnya kesadaran publik mengenai pentingnya pengelolaan urbanisasi, dan masalah koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, penelitian ini juga menyoroti kontribusi positif dari kolaborasi antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL dalam merumuskan strategi untuk menangani isu-isu yang terkait dengan urbanisasi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan kualitas Collaborative Governance dalam penanganan urbanisasi di Kota Palembang, sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, berinvestasi dalam infrastruktur, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkuat sistem pengendalian internal di instansi terkait. Selain itu, penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam mengelola urbanisasi. Kata kunci: Collaborative Governance, Kolaborasi Pemangku Kepentingan, Pemerintah Kota Palembang, Pelayanan Publik, Urbanisasi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Studi Kependudukan dan Catatan Sipil FPM |
| Date Deposited: | 23 May 2025 02:24 |
| Last Modified: | 23 May 2025 02:24 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21605 |
Actions (login required)
 |
View Item |
