Hasan, Intan rizka pratiwi and ROTZAMI, ROTZAMI (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SUBDOMAIN TERINTEGRASI PADA APLIKASI DAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
REPOSITORI INTAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the suboptimal implementation of the integrated subdomain policy in the Government of Gorontalo City. Although the policy is formally regulated under Mayor Regulation Number 32 of 2019 concerning the Implementation of E-Government, several local government agencies have yet to adopt the official domain format “gorontalokota.go.id”. This has led to disorganized public information, difficulties in monitoring digital platforms, and reduced public trust in official government sources. Purpose: This study aims to analyze and evaluate the implementation of the integrated subdomain policy in the websites and applications of local government agencies in Gorontalo City, as stipulated in Mayor Regulation Number 32 of 2019 about E-Government. Method: This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants consist of personnel from the Department of Communication and Informatics and technical staff from selected local agencies. The analytical framework is based on the policy implementation theory proposed by Richard Matland. Results/Findings: The findings indicate that while the policy has begun to be implemented, its execution remains less than optimal. Key challenges include limited technological infrastructure, reliance on third-party vendors for website management, low technical literacy among implementers, constrained server capacity, and the complexity of migrating from legacy systems to the integrated domain environment. These issues reveal a gap between policy design and the technical as well as institutional capacity required to ensure effective implementation. Conclusion: It can be concluded that the implementation of the integrated subdomain policy in Gorontalo City is still far from optimal. To improve effectiveness, the city government should strengthen the capacity of human resources, enhance digital infrastructure, and provide continuous support and supervision through the Department of Communication and Informatics. With these improvements, public service delivery based on e-government can become more efficient, secure, and trustworthy. Keywords: Integrated Subdomain, E-Government, Public Policy, Local Government, Policy Implementation. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan penggunaan subdomain terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan E-government, masih terdapat Perangkat Daerah yang belum menggunakan subdomain “gorontalokota.go.id”. Hal ini berdampak pada ketidakteraturan informasi, kesulitan pemantauan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap informasi resmi pemerintah. Tujuan: tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan penggunaan subdomain terintegrasi pada website dan apalikasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di Kota Gorontalo sesuai dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penerapan E-government. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika serta staf teknis Perangkat Daerah. Model analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Richard Matland. Hasil/Temuan: kebijakan penggunaan subdomain terintegrasi telah mulai dijalankan, namun implementasinya belum optimal. Beberapa prinsip implementasi berjalan di tengah tantangan yang signifikan. Di antara tantangan tersebut adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam pengelolaan website, serta rendahnya literasi teknis di kalangan pelaksana. Selain itu, keterbatasan kapasitas server dan kompleksitas proses migrasi dari sistem lama ke sistem baru menjadi faktor penghambat lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat gap antara desain kebijakan dan kemampuan teknis/kelembagaan dalam mendukung implementasi yang efektif.. Kesimpulan: Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan subdomain terintegrasi masih belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar Pemerintah Kota Gorontalo memperkuat kapasitas sumber daya manusia, melakukan optimalisasi infrastruktur digital, dan meningkatkan pengawasan serta dukungan berkelanjutan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik berbasis e-government di daerah ini dapat menjadi lebih efisien dan aman. Kata Kunci: Subdomain terintegrasi, E-government, Kebijakan Publik, Pemerintah Kota Gorontalo, Implementasi Kebijakan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan FMP |
| Date Deposited: | 20 May 2025 07:27 |
| Last Modified: | 20 May 2025 07:27 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21024 |
Actions (login required)
 |
View Item |
