Yung, Dio Bella and Nooraini, Afni (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
Repositry_Dio.pdf Download (364kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): This study is motivated by the high number of damaged roads in Pekanbaru City and the need for multi-party collaboration in the repair process. This condition reflects a gap between the need for quality public infrastructure services and the limited capacity of the local government to manage it independently. Therefore, a collaborative governance approach becomes crucial in addressing complex public issues through cross-sectoral cooperation. Purpose: The aim of this study is to explore and analyze the dynamics of collaborative governance in road infrastructure repair in Pekanbaru City, Riau Province. Method: This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with five relevant stakeholders, direct field observations, and supporting documentation. The study uses the collaborative governance theory proposed by Emerson and Nabatchi, which evaluates collaborative efforts based on the dynamics of collaboration and its driving factors. Results/Findings: The findings indicate that the collaborative dynamics in road repair in Pekanbaru have been relatively effective. This is evidenced by the establishment of a Coordination Team, mutual understanding of roles, and the development of trust and shared commitment among actors. The factors contributing to the success of collaboration include the shared need for cooperation, consequential incentives, leadership support, and the availability of adequate resources. On the other hand, several challenges hinder effective collaboration, such as a volatile political environment, unequal information distribution, and power imbalances in negotiation processes. Conclusion: In conclusion, the implementation of collaborative governance in road infrastructure improvement in Pekanbaru has shown positive results through structured coordination and multi-stakeholder partnerships. Nevertheless, further optimization is needed through enhanced transparency of information, improved communication strategies, and the development of an integrated information system that enables transparent progress monitoring. Moreover, the involvement of independent oversight mechanisms is essential to maintain the balance of roles and responsibilities among all actors in a sustainable collaborative process. Keywords: Electronic KTP, Inclusive Public Services, Population Administration. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih tingginya jumlah jalan rusak di Kota Pekanbaru dan perlunya kolaborasi antar pihak dalam proses perbaikannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pelayanan infrastruktur jalan yang optimal dengan kemampuan dan efektivitas tindakan pemerintah daerah secara tunggal. Oleh karena itu, pendekatan collaborative governance menjadi relevan untuk dianalisis sebagai upaya menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks secara bersama-sama. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dinamika collaborative governance dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap lima pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi pendukung. Peneliti menggunakan teori collaborative governance dari Emerson dan Nabatchi, yang menilai keberhasilan kolaborasi berdasarkan dinamika kolaboratif dan faktor pendorong (drivers) kolaborasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi dalam perbaikan jalan di Kota Pekanbaru berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin dari pembentukan Tim Koordinasi, kesepahaman terhadap peran masing-masing pihak, serta tumbuhnya kepercayaan dan komitmen bersama antar aktor. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kolaborasi mencakup kebutuhan bersama untuk bekerja sama, insentif konsekuensial, dukungan kepemimpinan yang kuat, serta tersedianya sumber daya yang memadai. Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas kolaborasi, seperti kondisi lingkungan politik yang dinamis, keterbatasan informasi yang tidak merata, serta ketimpangan kekuatan dalam proses negosiasi antar aktor. Kesimpulan: Kesimpulannya, implementasi collaborative governance dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru telah membawa dampak positif melalui koordinasi yang terstruktur dan kemitraan antarpihak. Namun demikian, masih diperlukan upaya optimalisasi berupa peningkatan keterbukaan informasi, perbaikan pola komunikasi, serta penyusunan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pemantauan progres secara transparan. Selain itu, keterlibatan lembaga pengawasan independen juga penting guna menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab semua aktor dalam proses kolaboratif yang berkelanjutan. Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik Inklusif, Perekaman KTP-El
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > LG Individual institutions (Asia. Africa) |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Local Government Administration |
| Depositing User: | Administrasi Pemerintahan Daerah FMP |
| Date Deposited: | 10 Jul 2025 06:22 |
| Last Modified: | 10 Jul 2025 06:22 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20964 |
Actions (login required)
 |
View Item |
