Abdullah, Umair and Risnawati, Anya (2025) PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK_REPOSITORY_UMAIR ABDULLAH.pdf Download (506kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background: Early marriage in West Muna Regency is a social problem that has an impact on the welfare of women and children, high school dropout rates, structural poverty, and increased risk of domestic violence. Based on BPS data in 2022, Southeast Sulawesi is ranked 8th as a province with the highest rate of early marriage in Indonesia and in West Muna Regency there are 205 cases of early marriage, which is exacerbated by cultural, economic factors, and limited access to education. Based on the many problems, there is a gap between the actual conditions in the field and the ideal conditions expected. Normatively, the Women's Empowerment and Child Protection Service has a role in preventing early marriage from occurring, so a study was conducted on the topic of the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service in reducing the number of early marriages. Objective: This study is to analyze the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service in reducing the number of early marriages in West Muna Regency. Method: The study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, and in data collection using interview, documentation, and observation techniques. The analysis was conducted using the role theory according to Arimbi Heroepoetri and Santosa which contains five dimensions of role: policy, strategy, communication tools, dispute resolution, and therapy. Results/Findings: The Women's Empowerment and Child Protection Service has implemented a role in reducing the number of early marriages through the creation of regional regulations, counseling, coordination with related parties, conflict mediation, and therapy services. However, there are various obstacles such as budget limitations, low levels of community participation, and the influence of local culture and customs that are still strong in encouraging early marriages. To overcome these obstacles, the Women's Empowerment and Child Protection Service takes a collaborative approach with various parties, information communication and education programs. Conclusion: The role of DP3A is quite strategic, although it still experiences cultural obstacles and cross-sector coordination. Keywords: Early marriage; Child protection; Women's empowerment; DP3A; Local government. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang: Pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat merupakan persoalan sosial yang berdampak pada kesejahteraan perempuan dan anak, tingginya angka putus sekolah, kemiskinan struktural, hingga meningkatnya resiko kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data BPS Tahun 2022 Sulawesi Tenggara berada pada urutan ke-8 provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia dan di Kabupaten Muna Barat terdapat 205 kasus pernikahan dini, dimana hal tersebut diperburuk oleh faktor budaya, ekonomi, serta akses pendidikan yang terbatas. Berdasarkan banyaknya permasalahan tersebut terdapat kesenjangan antara kondisi aktual di lapangan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Secara normatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam mencegah pernikahan dini terjadi maka dilakukanlah penelitian dengan topik peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka pernikahan dini. Tujuan: Penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Muna Barat. Metode: Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, serta dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori peran menurut Arimbi Heroepoetri dan Santosa yang terdapat lima dimensi peran: kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil/Temuan: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan peran dalam menekan angka pernikahan dini melalui pembuatan regulasi daerah, penyuluhan, koordinasi dengan pihak terkait, mediasi konflik, dan layanan terapi. Namun terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta pengaruh budaya dan adat lokal yang masih kuat dalam mendorong pernikahan dini. Untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, program komunikasi informasi dan edukasi. Kesimpulan: Peran DP3A cukup strategis, meskipun masih mengalami kendala budaya dan koordinasi lintas sektor. Kata Kunci: Pernikahan dini; Perlindungan anak; Pemberdayaan perempuan; DP3A; Pemerintah daerah.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Studi Kependudukan dan Catatan Sipil FPM |
| Date Deposited: | 15 May 2025 07:44 |
| Last Modified: | 15 May 2025 07:44 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20611 |
Actions (login required)
 |
View Item |
