Angkotasan, Rizki Muhammad and Rahman, Abduk (2024) PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA TIDORE KEPULAUAN. Diploma thesis, institut pemerintahan dalam negeri.
|
Text
REPSITORY FIX[1].pdf Download (127kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): General elections in Indonesia are a mirror of popular sovereignty, based on Pancasila and the 1945 Constitution, with the participation of all components of the nation. The importance of elections in a democracy demands strict supervision and enforcement of violations, including the installation of campaign props that do not comply with regulations. The city of Tidore Islands, for example, faces challenges in bringing order to these teaching aids, demonstrating the need for an active role of the Civil Service Police Unit in maintaining public order and peace. Purpose: aimed at providing useful information for local governments. Method: The method used is qualitative research using interviews, documents, and field observations to interpret data, formulate, and analyze problems. Result: Inhibiting factors in regulating campaign props in Tidore Islands City include internal and external aspects. Internal factors, such as limited human resources and facilities, create obstacles in carrying out the duties of Satpol PP. Limited qualified personnel and inadequate facilities are the main causes. To overcome this, new recruitment and improvement and addition of infrastructure facilities were carried out. External factors, such as inadequate road infrastructure, are also a challenge in regulating campaign props. However, with coordination between Satpol PP and the police, as well as the determination of strategic locations for traffic security, control efforts can be carried out more efficiently without disrupting the flow of vehicles. Thus, coordination between agencies is key to overcoming these external obstacles.Conclusion: The results showed that the role of Satpol PP in regulating campaign props in Tidore Islands City has not been optimal due to limited human resources and facilities. To increase its effectiveness, special budget allocations, additional personnel, and improvement of facilities are recommended. Skills training and nighttime development and control can also improve the order. Cooperation with the police is also needed to overcome traffic obstacles. Keywords: : Campaign Props, Control, Civil Service Police Unit 2 ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilihan umum di Indonesia adalah cermin kedaulatan rakyat, didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan partisipasi semua komponen bangsa. Pentingnya pemilu dalam demokrasi menuntut pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran, termasuk pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai peraturan. Kota Tidore Kepulauan, sebagai contoh, menghadapi tantangan dalam menertibkan alat peraga tersebut, menunjukkan perlunya peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat..Tujuan: bertujuan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah. Metode: metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan wawancara, dokumen, dan observasi lapangan untuk menginterpretasi data, merumuskan, dan menganalisis masalah. Hasil/Temuan: Faktor penghambat dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan mencakup aspek internal dan eksternal. Faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, menimbulkan hambatan dalam menjalankan tugas Satpol PP. Terbatasnya personil yang berkualitas serta fasilitas yang kurang memadai menjadi penyebab utama. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan rekrutmen baru dan perbaikan serta penambahan sarana prasarana. Faktor eksternal, seperti Infrastruktur jalan yang kurang memadai, juga menjadi tantangan dalam penertiban alat peraga kampanye. Namun, dengan koordinasi antara Satpol PP dan kepolisian, serta penentuan lokasi strategis untuk pengamanan lalu lintas, upaya penertiban dapat dilakukan lebih efisien tanpa mengganggu arus kendaraan. Dengan demikian, koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam mengatasi hambatan eksternal tersebut.Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satpol PP dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan belum optimal disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan alokasi anggaran khusus, penambahan personil, dan perbaikan fasilitas. Pelatihan keterampilan dan pengembangan serta penertiban malam hari juga dapat memperbaiki penertiban tersebut. Kerjasama dengan pihak kepolisian juga diperlukan untuk mengatasi hambatan lalu lintas
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 16 Jul 2024 07:09 |
| Last Modified: | 16 Jul 2024 07:09 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19730 |
Actions (login required)
 |
View Item |
