tito, galur gumelar and Sumarno, Dwi Agus (2024) KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT. Other thesis, IPDN.
|
Text
Galur Gumelar Tito.pdf Download (133kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem: Poverty is not only related to clothing, food, shelter, and income, but also to low levels of health and education. Furthermore, impoverished communities often lack the power to participate in development. According to data from the Central Statistics Agency, Majalengka Regency is among the top five regencies with a high poverty rate in West Java. The poverty problem in Majalengka Regency is caused by several factors, including a significant number of residents living below the poverty line who generally do not own productive assets such as land, housing, capital, or skills. Additionally, most residents lack the means to acquire productive assets independently. Objective: This study aims to understand and analyze the coordination of the local government in reducing the poverty rate in Majalengka Regency. Method: This research uses a descriptive qualitative method. According to Arikunto (2010), descriptive research is used to investigate conditions or other matters that have been explained, and the results are presented in the form of research reports. Data collection techniques in this study include interviews, observation, and documentation. The theory used in this thesis is the Coordination Theory by Ndraha (2015:297), which explains the factors leading to coordination. The dimensions of coordination include Communication, Awareness of the Importance of Coordination, Agreement and Commitment, Coordination Incentives, Competence, and Feedback. Results: The coordination undertaken by the local government of Majalengka Regency has not been well implemented. The role of the Social Services Department in coordinating with the community is still inadequate, with many discrepancies occurring among the parties involved. Conclusion: Poverty in Majalengka Regency is a serious issue that needs to be addressed by the local government. The lack of awareness among the community and local government hinders the distribution of both cash and non-cash assistance. Efforts made include the Social Services Department forming a supervisory team for village governance to oversee the administration of government activities. Keywords: Local Government, Poverty, Coordination ABSTRAK Permasalahan : Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan sandang, pangan, papan dan pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan serta masyarakat miskin yang tidak berdaya untuk ikut serta dalam Pembangunan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka termasuk bagian dari lima besar kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, Masalah kemiskinan di Kabupaten Majalengka diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan dan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti lahan produksi atau tempat tinggal, modal dan keterampilan. Selain itu, penduduk pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan usaha sendiri. Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk megetahui dan menganalisa kordinasi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, (Arikunto, 2006) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakankan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam pengumpulan data peniliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori Koordinasi (Ndraha, 2015:297) yang menjelaskan faktor-faktor terjadinya koordinasi adapun dimensi yang terdapat 6 yaitu, Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Kordinasi, Kesepakatan dan Komitmen, Insentif Koordinasi, Kompetensi, dan Feedback. Hasil : Kordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka belum terlaksana dengan baik , peran Dinas Sosial dalam kordinasi dengan masyarakat belum berjalan dengan baik masih banyak terjadinya penyimpangan antara masing-masing pihak. Kesimpulan : Kemiskinan di Kabupaten Majalengka merupakan masalah yang amat perlu diatasi dengan serius oleh pemerintah daerah, kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah daerah menyebabkan terhambatnya pemberian bantuan tunai maupun non tunai, upaya yang dilakukan yaitu Dinas Sosial membentuk tim pengawas Pemerintahan Desa untuk mengawasi jalannya penyelanggaraan pemerintahan Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kemiskinan, Kordinasi,
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Administrasi Pemerintahan Daerah FMP |
| Date Deposited: | 26 Jun 2024 07:07 |
| Last Modified: | 26 Jun 2024 07:07 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18933 |
Actions (login required)
 |
View Item |
