Reswananda, I Gede Agung Wiweka and Ruhana, Faria (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI. Other thesis, IPDN.
|
Text
REPOSITORY IPDN 31.0717.pdf Download (446kB) | Preview |
Abstract
Problem statement/background (GAP): The Local Government Information System (SIPD) is an innovative system developed by the Central Government to support the implementation of local government in regional financial management. However, in its application there are often technical glitches and obstacles. Purpose: The objectives of this research are to identify and describe the implementation of the job equalization policy at the Agency for Personnel and Human Resource Development, to describe the obstacles in the implementation of the job equalization policy at the Agency for Personnel and Human Resource Development of Karangasem Regency, Bali Province, and to identify ways to overcome the obstacles in the job equalization policy at the Agency for Personnel and Human Resource Development of Karangasem Regency, Bali Province. Method: The research approach used was qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To examine the implementation of the position equalization policy at BKPSDM Karangasem Regency, the theory of policy implementation according to George Edward III is used, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Result: The Agency for Personnel and Human Resource Development of Karangasem Regency should intensify the dissemination of this Ministerial Regulation to the affected employees to prevent confusion in adjusting to their new positions. The government can also exercise its authority by establishing local policy regulations to manage its own governmental affairs, such as regional regulations (Perda) that address local civil servant staffing. This would benefit civil servants who have accumulated credit points as a requirement for promotion. Conclusion: To overcome obstacles or constraints in the implementation of equalization, the solutions applied are providing information about the main duties and functions according to positions, continuing to carry out the previous main duties and functions temporarily, trying to hold routine competency tests, and improving the credit score assessment mechanism. Keywords: Implementation, Position Equalization, Edward III ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan penyetaraan jabatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan berupa ketidaksesuaian latar belakang pendidikan, adanya stereotip terhadap penyesuaian jabatan, masalah penilaiann angka kredit, serta minimnya frekuensi pelaksanaan uji kompetensi. Tujuan: Tujuan yang hendak diraih dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penyetaraan jabatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan penyetaraan jabatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, serta mengetahui cara mengatasi hambatan kebijakan penyetaraan jabatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menelaah implementasi kebijakan penyetaraan jabatan di BKPSDM Kabupaten Karangasem ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem lebih masif untuk mensosialisasikan Permenpan ini terhadap pegawai terdampak agar tidak kebingungan dalam menyesuaikan diri dengan jabatan barunya. Pemerintah juga dapat melaksanakan kewenangan seperti membentuk ketetapan kebijakan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri seperti perda yang memuat kepegawaian PNS di daerah sehingga memberikan keuntungan bagi PNS yang telah mengumpulkan angka kredit sebagal syarat kenaikan pangkat. Kesimpulan: Untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam implementasi penyetaraan, solusi yang diterapkan yaitu Pemberian informasi tentang tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan-jabatan, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebelumnya untuk sementara, berupaya mengadakan uji kompetensi rutin, dan memperbaiki mekanisme penilaian angka kredit. Kata Kunci : Implementasi, Penyetaraan Jabatan, Edward III
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik FMP |
| Date Deposited: | 25 Jun 2024 06:55 |
| Last Modified: | 25 Jun 2024 06:55 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18891 |
Actions (login required)
 |
View Item |
