Rizqullah, Dhafin and Suraji, . (2024) IMPLEMENTASI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DI KOTA PALU. Other thesis, IPDN.
|
Text
dhafin rizqullah.pdf Download (240kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem: Unregistered marriages bring legal consequences, one of which is that the child's birth certificate will be issued with an additional phrase as stipulated in Permendagri Number 108 of 2019 Article 48 Paragraph (2). A child born in a marriage is legally the offspring of both parents. During the marriage, child supervision is the responsibility of the parents and ends when the child becomes an adult, marries, or when the parents' marriage ends due to divorce. The Civil Code (KUH Perdata) distinguishes between legitimate children and children born out of wedlock. Legitimate children are born in a legal marriage, while children born out of wedlock are born to parents who are not legally married. The lack of understanding among Palu residents about the importance of having a marriage certificate and ignorance of the functions of a marriage certificate has led to a high rate of children without birth certificates in Palu. Residents view civil registration services as difficult and time-consuming, are embarrassed to manage marriage certificates, are unaware of the legal consequences of unregistered marriages on their children, believe that registration is not required by religion, and other reasons such as being elderly or to avoid shame. Objective: This research aims to understand and analyze the impact of unregistered marriages on the residency status of children in Palu, identify the obstacles in implementation, and propose solutions to address these issues. Method: This research employs a descriptive qualitative method. According to Arikunto (2010), descriptive research is used to investigate conditions or other matters that have been explained, and the results are presented in the form of research reports. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. The theory used in this thesis is the Implementation Theory by Edward III (in Ayungningtyas, 2014), which includes four indicators: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Results: The implementation of orderly administration concerning the residency status of children from unregistered marriages in Palu has been running well according to the indicators. However, the lack of competent human resources and limited budget cannot support the administrative services process for the community. Conclusion: The status of children resulting from unregistered marriages will lead to several future impacts, such as vulnerability to neglect and domestic violence due to the lack of legal protection for the wife and children in the form of authentic evidence. Children born out of wedlock do not have civil rights because their residency status is recorded as only the child of a mother. For instance, in civil cases such as inheritance issues involving their father, their rights cannot be pursued. Keywords: Civil Administration, Implementation, Unregistered Marriage ABSTRAK Permasalahan : Perkawinan yang tidak dicatatkan membawa konsekuensi hukum, salah satunya mengakibatkan anak yang dilahirkan akan diterbitkan akta kelahirannya dengan tambahan frasa sesuai yang tercantum pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 48 Ayat (2), Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah keturunan sah dari ayah dan ibu yang sah menurut hukum. Selama dalam perkawinan, pengawasan anak berada di bawah tanggung jawab orang tua dan berakhir saat anak menjadi dewasa, menikah, atau ketika perkawinan orang tua berakhir akibat perceraian. Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengatur perbedaan antara anak sah dan anak luar perkawinan. Anak sah adalah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sementara anak luar perkawinan adalah yang lahir di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, kurangnya pemahaman warga Kota Palu mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah membuat angka ketidak pemilikan akta kelahiran anak di kota palu sangat tinggi, pandangan warga bahwa pelayanan pencatatan sipil sulit untuk dilakukan dan memakan waktu, warga yang malu dalam mengurus akta perkawinan, ketidaktahuan warga mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat terhadap anak mereka, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, dan lainnya adalah karena sudah berumur dan untuk menutupi aib. Tujuan : Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa dampak perkawinan tidak tercatata terhadap status kependudukan anak di Kota Palu, kendala apa saja dalam pelaksanaan dan Solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, (Arikunto, 2010) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakankan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam pengumpulan data peniliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam Skripsi ini adalah teori Implementasi menurut (Edward III dalam Ayungningtyas, 2014) dengan empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil : Penerapan tertib administrasi terhadap status kependudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di kota palu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator, tetapi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya anggaran tidak dapat menunjang proses pelayanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat. Kesimpulan : Status anak yang diakibatkan oleh perkawinan tidak tercatatat akan menyebabkan beberapa dampak untuk kedepannya seperti, Rentan terjadinya penelantaran dan kekerasan dalam rumah tanggan karena tidak adannya perlindungan hukum terhadap istri dan anak berupa bukti yang autentik, Anak yang dilahirkan tidak memiliki hak perdata karena status kependudukan yang didapatlan saat akta kelahirannya diterbitkan hanya anak seorang ibu sedangkan contoh kasus keperdataan yang dialami misalnya masalah hal waris terhadap ayahnya sehingga tidak dapat diperjuangkan haknya. Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Implementasi, Perkawinan tidak tercatat
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Studi Kependudukan dan Catatan Sipil FPM |
| Date Deposited: | 19 Jun 2024 07:26 |
| Last Modified: | 19 Jun 2024 07:26 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18772 |
Actions (login required)
 |
View Item |
